BPK Audit LKPD Pemko Padang TA 2020

A Yani, Padek – Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menerima kunjungan rombongan BPK RI Perwakilan Sumbar di kediaman resmi Wali Kota Padang, Selasa pagi (9/3).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Cahyadi Anjar Nugraha selaku Pengendali Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran (TA) 2020 itu, dalam rangka menindak lanjuti LKPD Pemko Padang TA 2020 yang baru-baru ini diserahkan Plt Wali Kota Padang secara resmi kepada BPK RI Perwakilan Sumbar.

Cahyadi mengatakan, pihaknya akan mulai melakukan audit terhitung rabu (10/3). Pemeriksaan sekaitan LKPD yang sudah diserahkan ke BPK.

“Maka itu, sebelum memulai pemeriksaan kita terlebih dahulu meminta izin dan rekomendasi dari Bapak Plt Wali Kota Padang. Pemeriksaan yang dilakukan secara umum adalah untuk memerksa apakah LKPD yang dilaporkan Pemko Padang sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Begitu juga penggunaan dananya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita berharap, Pemko Padang dapat mendukung pelaksanaan audit yang kita lakukan,” terangnya.

Ia menambahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, selama 60 hari pascadiserahkannya LKPD, BPK pun harus menyelesaikan audit terhadap LKPD dimaksud.

Sementara itu, Plt Wali Kota Padang Hendra Septa menyampaikan atas nama Pemko Padang mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang akan melakukan audit terhadap LKPD Pemko Padang TA 2020.

Ia pun berharap dan mengimbau kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para aparatur pengelolan keuangan di jajaran Pemko Padang, untuk menyiapkan semua bentuk dokumen pertanggungjawaban yang diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim audit BPK RI Perwakilan Sumbar.

“Besar harapan kita semoga pelaksanaan audit oleh BPK RI Perwakilan Sumbar berjalan dengan lancar dan sukses,” harapnya.

Plt Wako pun berharap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemko Padang TA 2020 tersebut, Kota padang kembali meraih dan mempertahankan prediket Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dari beberapa tahun terakhir Kota Padang telah 7 kali menerimanya dengan 6 kali diraih secara berturut-turut. Semoga kita mampu mempertahankannya. Karena memang, kita ingin menjadikan Pemko Padang ini sebagai pemerintah daerah yang baik (good governance), transparan dan akuntabel tentunya,” ujar Hendri mengakhiri.

Dalam kesempatn itu juga hadir mendampingi Plt Wako yakni Kepala Inspektorat Andri Yulika dan Kepala BPKAD Budi Payan. (eri)

Selengkapnya unduh disini