Dharmasraya, 25 Agustus 2019. Anggota VI BPK RI Prof. DR. Harry Azhar Azis berkesempatan memberikan Orasi Ilmiah dalam acara Rapat Senat Terbuka Universitas Dharmas Indonesia dalam rangka Wisuda ke 10 Tahun 2019, pada Sabtu 25 Agustus 2019 di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
Pada kesempatan tersebut Harry Azhar Azis memberikan orasi ilmiah tentang Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat.
“Jika ingin menguasai dunia, kuasai ilmu setinggi-tingginya, jangan jadi orang yang gagal. Saya dulu dari keluarga miskin, berkat perjuangan bisa kuliah sampai Doktor di Amerika, bisa menjadi Ketua BPK. Sewaktu saya jadi Ketua BPK, BPK dipercaya mengaudit Badan Atom Internasional, artinya BPK berhasil menguasai dunia. Lulusan Undhari targetnya harus bisa menguasai dunia, “ demikian Harry Azhar Azis memotivasi mahasiswa dan wisudawan/wisudawati Undhari.
Para hadirin sangat antusias mendengarkan paparan dari Harry Azhar Azis, terdengar seringnya gemuruh tepuk tangan dari mahasiswa dan para wisudawan serta keluarga mereka. “Banggalah orang tua terhadap anak-anak yang sudah jadi sarjana, orang tua hanya tamat SD, SMP atau SMA. Para wisudawan harus berterimakasih kepada orang tua, jangan pernah melawan, kalau perlu saudara sujud kepada orang tua. Dengan berbakti kepada orang tua, akan mendapat berkah” ujar Harry berpesan kepada para wisudawan.
Selanjutnya Harry Azhar menyampaikan, “Kebijakan ekonomi harus serius dirancang untuk bisa menyejahterakan rakyatnya, bebas dari kemiskinan dan pengangguran. Potret sumber daya manusia di Indonesia bisa dilihat dari kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengutip data BPS, sejak 2016IPM Indonesia masuk kategorihigh human development karena diatas 70, yakni 70,18 dan naik menjadi 70,81 di tahun 2017 dan berhasil mencapai 71.39 di 2018. IPM Indonesia sudah mengalami perbaikan. Ini adalah prestasi yang wajib terus dipertahankan juga ditingkatkan, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga seluruh daerah di Indonesia, kualitas pembangunan manusianya harus tinggi.Sementara IPM Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sudah masuk dalam kategori high human development yakni 71.73 dan 70.86”, ujar Harry.
Sedangkan data prosentase kemiskinan dan gini ratio di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya jauh lebih baik (lebih rendah) dari nasional. Tercatat, Provinsi Sumatera Barat prosentase kemiskinannya sebesar 6.65%; Kabupaten Dharmasraya sebesar 6.42%. Sementara gini ratio Provinsi Sumatera Barat sebesar 0.32 dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 0.26.
BPK menjalankan tiga jenis pemeriksaan, yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan keuangan digunakan untuk mengetahui apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan kinerja ditujukan untuk menilai capaian dan keberhasilan program pembangunan pemerintah. PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah untuk mengungkap kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Untuk mengetahui peran pemeriksaan BPK terhadap kesejahteraan rakyat dapat dilihat secara komprehensif pada lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Hubungan antara pemeriksaan laporan keuangan dan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan terhadap suatu entitas pemerintah.
Tujuan pemeriksaan atas program yang menjadi prioritas pembangunan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pemeriksaan, BPK selalu menemukan permasalahan ketidakefektifan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Artinya, ada anggaran yang sudah ditetapkan tetapi dilaksanakan tidak tepat dan ada juga dibuat anggaran tapi tidak dilaksanakan dan dilaporkan secara fiktif. Dengan pemeriksaan, BPK memastikan bukan saja akuntabilitas, yang ditunjukkan oleh opini WTP, tetapi juga memastikan manfaat Keuangan Negara/Daerahbagi seluruh rakyat.
