SOLOK SELATAN, HALUAN – Ketua DPRD Solok Selatan (Solsel), Zigo Rolanda mengharapkan ada pemantauan dan pengawasan yang optimal untuk percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Belanja Daerah Solok Selatan Tahun Anggaran 2021, oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan.
“Pemerintah daerah perlu membentuk tim percepatan penyelesaian rekomendasi LHP BPK tersebut. Terkait lemahnya pengawasan internal perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, serta perbaikan tata kerja penyelenggaraan sistem pengawasan interen di lingkungan pemerintah daerah dan juga DPRD,” katanya kepada Haluan, Minggu (5/6),
Adapun masalah dalam temuan LHP BPKRI terkait kepatuhan belanja daerah tahun anggaran 2021 tersebut, kata dia, diantaranya kelebihan pembayaran dan pemborosan dalam resesi sekretariat DPRD, kelebihan pembayaran belanja insentif Covid 19 di RSUD Solok Selatan, kekurangan volume atas 10 paket pekerjaan irigasi dan jaringan, serta denda keterlambatan 9 paket pekerjaan pada Dinas PUTRP Solok Selatan.
“Ini yang harus kita dorong percepatan penyelesaiannya melalui pembentukan tim atas tindak lanjut beberapa permasalahan tersebut. Selain melakukan pemantauan dan pengawasan yang maksimal, harus ada penyampaiannya secara berkala terhadap tindak lanjutnya,” ujarnya menjelaskan.
Upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut LHP BPK RI melalui pembentukan tim tindak lanjut tersebut, kata dia, juga telah ditetapkan ke dalam penetapan rekomendasi pada sidang paripurna beberapa hari yang lalu.
Zigo menambahkan, DPRD Solok Selatan berharap temuan LHP BPK ini dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal. DPRD sendiri akan meningkatkan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2021 tersebut. (h/mg-jum)
Selengkapnya unduh disini
