Solok- Padek,
Dalam rangka meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa tahun 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok menggelar Focus Group Discussion (FGD), Selasa (10/7).
FGD tersebut dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Keuangan Daerah (BKD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari (BPMN) di tiga wilayah yakni Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Solok Selatan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaraaan Provinsi Sumbar, Abdul Luthfi mengatakan, FGD ini penting bagi OPD terkait untuk mengantisipasi jangan sampai penyaluran DAK fisik dan dana desa semester I-2018 tidak tersalurkan atau bahkan belum terbayarkan.
Selain itu, FGD ini juga bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis terkait penyaluran DAK fisik dan dana desa semester I-2018.
Untuk itu, Abdul Luthfi mengingatkan kepada OPD terkait untuk lebih memperhatikan penyaluran DAK dan dana desa tersebut. “Serta jangan sampai lupa menginput datanya di aplikasi Online Monotoring (OM-SPAM) yang ada di www. Kemenkeu.go.id, paling lambat tanggal 21 Juli,” ingatnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Solok, Junaidi mengungkapkan akan selalu mengevaluasi penyaluran DAK fisik semester I dan dana desa yang sudah/sedang dilaksanakan oleh pemda-pemda yang ada di bawah naungan KPPN Solok.
“KPPN Solok ini menaungi tiga pemda yakni Pemkab Solok, Pemko Solok dan Pemkab Solok Selatan (Solsel),” katanya.
Disebutkan, untuk penyaluran dana desa, KPPN Solok fokus untuk Pemkab Solok dan Pemkab Solok Selatan. Sedangkan DAK fisik meliputi Pemkab Solok, Pemko Solok dan Pemkab Solsel,” terangnya.
Pada FGD tersebut, Junaidi juga menyampaikan laporan penyaluran DAK fisik semester I-2018 di masing-masing pemda.
Untuk Pemkab Solok di bidang pendidikan penyaluran pembayaran sebesar Rp1.672.798.000. Bidang kesehatan Rp4.959.835.500, sanitasi Rp345.720.000. Pertanian Rp380.186.500, lalu kelautan dan perikanan Rp465.018.250. Pariwisata Rp333.327.000, jalan Rp4.989.906.000 dan irigasi Rp1.930.694.500. Dengan total secara keseluruhan Rp15.077.486.000.
Di Pemkab Solok Selatan, untuk bidang pendidikan penyaluran pembayaran sebanyak Rp1.745.306.750. Kesehatan/KB Rp275.279.500. Di bidang pasar Rp1.007.473.250. Pada bidang pertanian Rp800.979.250, kelautan dan perikanan Rp392.272.000.
Kemudian pada bidang pariwisata Rp367.189.250, kesehatan Rp185.965.220. Bidang perumahan dan permukiman Rp818.796.000. Lalu bidang transportasi Rp621.622.750, pendidikan Rp474.514.000. Untuk sanitasi Rp2.422.884.000, jalan Rp5.172.890.250. Dan irigasi Rp1.201.745.000. Total keseluruhan mencapai Rp18.443.994.720.
Sedangkan untuk Pemko Solok, penerima DAK tahap I 2018, untuk bidang pendidikan sebanyak Rp1.065.125.500. Pada bidang kesehatan sebanyak Rp2.274.529.250, untuk air minum Rp897.260.000. Sanitasi Rp300.000.000. Bidang perumahan dan permukiman Rp439.504.500. Selanjutnya, bidang pasar Rp642.620.000.
Bidang pertanian Rp99.136.000, bidang pariwisata Rp261.331.000, untuk jalan Rp3.396.945.750. Air minum Rp1.1136.192.750. Pada bidang sanitasi Rp1.375.000.000. Bidang irigasi Rp670.891.000, lingkungan hidup Rp356.461.540. Total keseluruhan mencapai Rp13.212.585.040.
Sementara itu, dalam FGD tersebut, mengemuka sejumlah kendala dan kesulitan dihadapi OPD. Seperti di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). “Ada sedikit permasalahan di LPSE akhir-akhir ini, terutama saat menginput data. Aplikasinya sering hang. Begitu juga dengan permasalahan mengenai pengadaan e-katalog dari kesehatan terkadang lambat.
Dari permasalahan itu, KPPN Solok memberikan solusi dengan berkomunikasi kembali dengan pihak terkait dan mencarikan solusinya bersama-sama. Dengan demikian, pemda-pemda diharapkan dapat menyerap dana tersebut dengan optimal untuk memajukan daerahnya masing-masing. (cr24)
