Atas Capaian Opini WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut
Jakarta,Padek – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) dinilai terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) dan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali berturut-turut.
Atas prestasi itu Gubenur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Kementrian Keuangan (Kemenkeu).Penghargaan atas capaian Opini WTP 10 kali berturut-turut ini langsung diserahkan oleh Mentri Keuangan Sri Mulyani pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rankernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Ballroom Danapala Kementrian Keuangan RI,Jakarta,Kamis (22/9) pagi.
Penghargaan Opini WTP minimal 10 kali berturut turut ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa.Di Indonesia tidak seluruh pemerintah daerah bisa meraihnya.
Selain Sumbar,daerah lain yang menerima penghargaan dari Kemenkeu itu yakni Jawa Tengah,DIY,Jwa Barat,Jambi,Riau,Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat.Karena prestasi itu,Gubenur Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya.
Apresiasi juga diberikan atas kinerja seluruh ASN Pemprov Sumbar yang telah bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengelola dan melaporkan penggunaan keuangan daerah dengan sebaik mungkin.
Penghargaan itu juga berkat kerja sama dan kerja keras seluruh pihak terkait lainnya.Sehingga Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut,mulai dari tahun 2012 sampai pada tahun 2021.
“Alhamdulillah,prestasi ini tentu patut kita syukuri.Kedepan prestasi ini harus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja dalam akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,”ungkap gubenur.
Mahyeldi menambahkan,beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP itu,antara lain,senantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah.Melaksanakan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Disisi lain,Gubenur Mahyeldi mengajak kepala daerah se-Sumbar agar bisa mempedomani dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah.Maka itu perlu komitmen bersama kepala daerah dan seluruh perangkatnya untuk mengikuti dan mempedomani atau sehingga terwujudnya penggunaan keuangan daerah yang baik.
Terakhir,Gubenur Mahyeldi berharap,kementrian keuangan termasuk BPK RI memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah provinsi Sumbar agar bisa melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diamanatkan oleh Mentri Dalam Negri kepada peran yang dilakukan Pemprov Sumbar akan membantu dan diterima secara baik oleh kabupaten/kota.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi pemda dan kementrian dan lembaga terkhusus Pemprov Sumbar yang bisa mendapat opini WTP dari BPK,walaupun tengah menghadapi tantangan berupa situasi yang masih pandemi dan gangguan eksternal dari global.
“Kementrian,lembaga,dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.Untuk pemerintah daerah tahun sebelumnya hanya 89.7 persesn,meningkat menjadi 92,25 persen.Dengan kata lain 500 pemerintah daerah mendapatkan opini WTP,dan untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL mendapatkan opini WTP.Hal ini merupakan pencapaian luar biasa,”ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya.
Lebih lanjut menurut Menkeu,dengan adanya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah,menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponnya secara bertanggung jawab,meskipun dengan tegas,tanggung jawab,dan juga peran yang berbeda-beda.
Bahkan jika dilihat berdasarkan output dan outcome,Menkeu mengatakan bahwa terdapat tiga prestasi yang diperoleh Indonesia.Pertama,negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan Covid-19.Kedua,Indonesia termasuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 keadaan ekonominya membaik.Ketiga yakni relatif prudent ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat sehat di bandingkan negara lain.
Ditambahkan Menkeu,banyak negara lain yang defisitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih,sementara defisit Indonesia tahun 2020 di 6 perse,kemudian ditahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.(adv)
Selengkapnya unduh disini
