Parik Malintang, Singgalang
Tingkat pendidikan sangat menentukan masa depan suatu bangsa dan baik buruknya pendidikan suatu bangsa, menurut Harry Azhar Azis sangat tergantung kualitas pengajarnya.
Harry Azhar Azis, anggota 6 BPK RI menyampaikan hal itu dalam audiensinya dengan kepala sekolah, guru-guru dan pengawas pendidikan se-Padang Pariaman di Hall Ibukota Kabupaten (IKK), Parik Malintang, Senin (23/10) lalu.
Selain dengan Harry Azhar Azis, juga hadir untuk beraudiensi dengan para pelaku pendidikan, anggota DPR-RI H.John Kenedy Azis dan anggota DPD-RI, H. Leonardy Harmayny. Kemudian Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Burhasman Bur.
Harry Azhar Azis melihat masih banyak tenaga pendidik (guru) di Indonesia yang berpendidikan S1. Baiknya mereka melanjutkan pendidikan ke S2 dan akan lebih baik lagi hingga S3.
Sekaitan dengan itu, Harry Azhar Azis mengajak guru-guru di Padang Pariaman khususnya yang masih berpendidikan S1 untuk melanjutkan ke S2.
Harry Azhar Azis yakin, kalau guru-guru telah berpendidikan Strata 2 dan Strata 3, mutu pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik.
Sehubungan dengan itu, dia mengajak guru-guru di Padang Pariaman untuk melanjut pendidikan. Para guru dapat memilih tempat kuliah dimana yang dia mau dan biaya kuliahnya dapat didanai melalui beasiswa LPDP.
Harapan yang sama juga disampaikan John Kenedy Azis. Bahkan dia mengaku prihatin melihat mutu pendidikan di Sumatera Barat. Dalam hal ini termasuk Padang Pariaman.
Menurut John Kenedy Azis, sulitnya mengangkat mutu pendidikan di Padang Pariaman, juga disebabkan karena masih banyaknya kekurangan guru di daerah tersebut.
Sebagai wakil rakyat Sumatera Barat, John Kenedy Azis akan berusaha mendorong pemerintah pusat untuk menambah jumlah tenaga pengajar. Misalnya dengan cara mengangkat guru-guru honor yang ada.
Politisi Partai Golkar itu pun mengaku prihatin melihat besaran honor yang diterima guru-guru yang bukan ASN di Padang Pariaman. “Honor Rp500 ribu sebulan, jelas jauh dari cukup, katanya.
Sementara Leonardy Harmainy dalam kesempatan itu, juga mengingatkan para kepala sekolah untuk berhati-hati mempergunakan dana pemerintah. Dia berharap, jangan sampai ada kepala sekolah yang berurusan dengan aparat penegak hukum.
Kalau ingin selamat dari jerat hukum, kata Leonardy, maka bekerjalah dengan benar dan administrasi yang benar pula.
