Padang-Pos Metro
Saat ini penyusunan Perubahan APBD 2019 terus bergulir. Wakil Ketua III DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mewanti-wanti tak ingin kecolongan munculnya program naik dijalan atau ’program siluman’.
Jika hal itu terjadi, maka anggaran yang digunakan telah menyalahi aturan.
“Sesuai dengan aturan tidak boleh program naik di jalan,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Dalam penyusunan Perubahan APBD, DPRD belum menetapkan mobil dinas pimpinan. Jika dipaksakan sekarang, dikhawatirkan menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Maka itu dia meminta unsur pimpinan definitif DPRD sedikit bersabar.
“Di dalam rancangan P-APBD 2019 itu, dipembahasan awalnya tidak ditetapkan anggaran untuk pembelian mobil dinas. Nanti tidak menutup kemungkinan di 2020 pada APBD Induk, kita baru memasukkan,” ulas Ilham Maulana.
Saat ini, tutur Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang itu, pimpinan dewan masih menggunakan mobil lama. Tidak ditetapkan mobil dinas tersebut, Ilham menduga karena APBD Perubahan masih merujuk pada kewenagan sebelumnya. Meskipun demikian, dia mencoba legowo dalam menerima kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.
“Standar (jenis mobil dinas pimpinan dewan 2020, red). Standarnya ketua 2500 cc, wakil 2200 cc, kita mengikuti standarnya. Tidak boleh diluar standar, kalau lewat dari itu bayar sendiri,” seloroh Ilham.
Disinggung terkait anggaran satu mobil dinas itu, Ilham Maulana menyebut, belum bisa meraba-raba lantaran nanti ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Sekwan. Nanti dari PPTK pihaknya baru bisa memastikan model mobil dinas karena selera masing-masing berbeda-beda.
“Bagi kita dalam mobil dinas itu, yaitu keselamatan dan kenyamanan,” imbuhnya.
Di sisi lain, pada pembahasan APBD Perubahan meliputi hal-hal yang sudah disepakati dengan Pemko.
Pada rapat saat itu, ia didapuk sebagai koordinator lebih bersifat mengarahkan seperti apa rapat dan skemanya sehingga waktu lebih efisien dan tepat sasaran.
“Contoh di belanja langsung ada gak perubahan, begitu juga di belanja tidak langsung, sudah itu di pendapatan. Secara umum yang lebih memahami adalah pimpinan komisi, namun saya belum mendapatkan hasilnya secara detail,” ucap Ilham Maulana.
Selain itu pada rapat APBD Perubahan, sambung Ilham Maulana, pihaknya juga mengundang PLN tujuannya untuk shearing sehingga meningkatkan pendapatan dari sisi Penerangan Jalan Umum (PJU). Setelah itu ada juga dari Pelindo untuk membicarakan program ke depannya agar bisa menjadi ‘suntikan’ PAD di Kota Padang.
“Dari Pelindo sebab yang selama ini kita nol sama sekali tentu perlu bicara lebih lanjut. Pada intinya sebagai koordinator saya akan coba jembati pimpinan komisi dan anggota komisi untuk melakukan audensi rapat dengan stake holder bersangkutan karena ini pada baru semuanya kan,” ciletuk Ilham Maulana.
Tak hanya itu, tambah Ilham Maulana, selanjutnya juga akan menggandeng PT. Pertamina dengan melibatkan Dinas Perdagangan. Gunanya untuk membicarakan semberawutnya permasalahan bensin dan gas. (mil)
