PADANG PANJANG, HALUAN – Menjelang akhir 2023, Pemerintah Kota menggelar Rapat Evaluasi Kinerja di Ruang VIP Lanatai II Balai Kota, Selasa (5/12).
Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota, Winarno, asisten dan staf ahli yang dihadiri kepada OPD dan camat.
Sonny mengatakan, agar setiap OPD melakukan evaluasi kembali setia anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Serta menyelesaikan semua administrasi sebelum 18 Desember ini.
“Tolong dipastikan seluruh kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan segera direalisasikan. Kita menargetkan realisasi anggaran sebesar 95 persen. Itu untuk program kegiatan-kegiatan pokok dan mohon dievaluasi di masing-masing OPD kembali,” ujarnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada OPD yang realisasinya sudah mencapai 90 persen bahkan ada yang sudah 97 persen.
“Saya berusaha untuk di sela-sela waktu dan berbagai forum untuk selalu bisa diskusi dengan bapak ibu semua. Agar semua kegiatan yang kita laksanakan bisa terkoordinasi dengan baik. Saya juga berharap pada 2024 masing-masing OPD untuk proaktif menjalin hubungan dengan provinsi dan pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran pembangunan,” tuturnya lagi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Padang Panjang juga telah menerima dana DIPA dan TKD agar untuk percepatan realisasi program-program pemerintah.
“Peranyerahan DIPA dan TKD 2024 yang dilakukan lebih awal, pastinya akan membuat kami di daerah bisa lebih presisi dalam pemanfaatannya. Serta bisa direalisasikan lebih cepat juga. Kalau realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi warga Kota Padang Panjang,” ungkap Sonny.
Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang juga mencatakan peningkatan dari 3,46 persen pada 2021 menjadi 4,39 persen pada 2022. Angka tersebut lebih tinggi dari provinsi yang sebesar 4,36 persen. Pada 2023 ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 4,91 persen.
Sementara itu untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang, telah mengalami peningkatan dari 55,19 pada 2021, menjadi 59,4 pada 2022. Ditargetkan mencapai 59,5 pada 2023.
Kemudian untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau SAKIP Padang Panjang juga mengalami kenaikan. Dari nilai 61,95 dengan predikat B pada 2021, menjadi 62,91 pada 2022. Ditargetkan dapat meningkatkan menjadi 63,10 pada 2023.
“Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah, alhamdulilah dapat dipertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan stabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dan memenuhi standar di Padang Panjang,” ujarnya.
Semua capaian ini, sebut Sonny, tidak terlepas dari perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan dalam aspek pelayanan pemerintahan. Seperti penerapan smart city dengan pemberlakuan layanan-layanan online dan berbasis aplikasi.
Keudian layanan perizinan online, administrasi kependudukan online, sistem pengaduan online, elektronikfikasi transaksi Pemerintah Daerah (cashless), Smart Hospital RSUD Padang Panjang, Call Center 112 dan lainnya.
“Termasuk juga peningkatan transparansi akuntabilitas dan komitmen sebagai kota berintegritas yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” imbuhnya. (hmg)
Selengkapnya unduh disini
