PD PANJANG – SINGGALANG
Meski dilanda wabah covid-19, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang tahun 2020 berhasil melampaui target. Bahkan jika dibandingkan tahun 2019, realisasi tahun 2020 lebih tinggi.
Hal itu dikemukakan Walikota H. Fadly Amran saat menyampaikan nota jawaban terhadap pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, Rabu (9/6) gedung DPRD setempat.
“Berkaitan dengan tanggapan mengenai PAD, untuk tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, kita telah berupaya optimal untuk meningkatkan PAD. Ini dapat dilihat dari realisasi PAD tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2019,” katanya pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah.
Fadly menjelaskan, PAD 2020 ditargetkan sebesar Rp67.181.021.098,66 dapat direaslisasikan sebesar Rp79.428.802.696,06 atau 118,23%. PADA itu terdiri Pajak Daerah, yang ditargetkan sebesar RP7.067.350.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp7.826.867.948,00 atau 110,75%.
Kemudian Retribusi Daerah, yang ditargetkan sebesar Rp4.389.233.520,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.656.919.048,15 atau 106,10%. Lalu Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan, yang ditargetkan sebesar Rp6.313.227.292,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp6.313.227.292,00 atau 100,00%.
Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang ditargetkan sebesar Rp49.411.210.286,66 dan dapat direalisasikan sebesar Rp60.631.788.407,91 atau 122,71%.
Dikatakan Wako Fadly, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya semua pihak untuk tetap meningkatkan pajak dan restribusi daerah. “Untuk meningkatkan PAD ini, telah dilakukan evaluasi rutin pengelola pendapatan untuk membahas permasalahan terkait pencapaian pendapatan serta membahas potensi yang ada dari masing-masing OPD . kedepan tentunya akan terus ditingkatkan upaya untuk meningkatkan pendapatan secara signifikan,” katanya.
Berkenaan dengan pertanyaan fraksi tentang realisasi penerimaan dana perimbangan sebesar 97,75%, walikota menyebut hal tersebut terjadi karena ada beberapa sumber penerimaan dana perimbangan yang mengalami penurunan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan realisasi sebesar 89,57%. Hal ini menyesuaikan dengan kebijakan alokasi dana pemerintah pusat
“Sedangkan berkaitan dengan saran dan harapan agar lebih aktif dakam mendapatkan DAK, hal ini telah diupayakan denganterus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Tentunya dimasa datang hal ini akan lebih diintensifkan sesuai arah kebijakan pusat dan ketentuan berlaku,” kata fadly.
Berkaitan dengan tanggapan fraksi tentang Dana Insentif Daerah (DID) yang dapat dicapai sesuai target, namun lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dijawab Fadly, kondisi ini dipengaruhi adanya perubahan indikator yang dinilai. Untuk tahun 2021, Pemko berhasil memenuhi syarat untuk dua indikator, sehingga DID Padang Panjang mengalami kanaikan.
“Menanggapi pertanyaan fraksi perihal belanja hibah yang terealisasi sebesar 88,70%, ini disebabkan adanya penerima hibah yang tidak mencairkan dananya sampai akhir tahun anggaran. Juga lantaran penerima hibah tidak merealisasikan anggaran hibah secara keseluruhan,” ungkap Fadly.
Sekaitan dengan harapan fraksi tentang improvisasi OPD lanjut Fadly lagi, hal ini sejalan dengan keinginan dirinya agar kepala OPD lebih berinovasi dan berimprovisasi. Sehingga program-program yang ada, dapat dilaksanakan secara maksimal dalam segala kondisi yang dihadapi, termasuk juga korrdinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan di Padang Panjang.
“Perihal Tim Percepatan Pembangunan (TPP
0 dapat kami sampaikan, sepanjang tahun 2020, tim ini memberikan masukan-masukan, baik kepada OPD maupun langsung kepada walikota dalam upaya percepatan pembangunan dan pencapaian visi dan misi walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Masukan-masukan dan pandangan dari sudut pandang akademisi maupun profesional tersebut, sangat membantu kami maupun OPD terkait pencapaian RPJMD,” papar Fadly.
Sehubungan tanggapan fraksi terkait belum maksimalnya target menyejahterakan masyarakat, Fadly menyampaikan pemerintah daerah telah berusaha maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Pemko menyadari usaha yang telah dilakukan mungkin dirasa belum cukup, apalagi kondisi saat ini dalam suasana pandemi Covid-19.
“Untuk itu, kedepannya kami akan berusaha lebih optimal lagi agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan semua pihak,” ujarnya.
Sebelum menjawab pemandangan umum dari lima fraksi DPRD tersebut, Fadly Amran juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi DPRD terhadap capaian kinerja Pemko terkait aihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk kelima kalinya berturut-turut.
“Kami mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya atas apresiasi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD terhadap capaian opini WTP. Hal ini tidak lepas dare perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai denganketentuan yang berlaku. Semoga prestasi yang kita peroleh atas usaha kita bersama ini, dapat kita pertahankan pada tahun berikutnya,” tutur Fadly. (205)
Selengkapnya unduh disini
