Agam-Padang Ekpsres
DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati Agam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, di aula Utama DPRD setempat, Senin (17/6).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra didampingi Wakil Ketua Lazuardi Erman, Suharman dan Taslim. Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Agam Martias Wanto, anggota DPRD, kepala OPD dan wartawan.
Martias Wanto yang membacakan nota tersebut menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh fraksi-fraksi DPRD seperti pertanyaan tentang pendapatan daerah tahun 2018 yang hanya terealisasi sebesar 97,16 persen.
Ia menyebut, itu disebabkan tidak terealisasinya 100 persen sumber-sumber pendapatan yang bernilai besar, baik PAD maupun dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi, berupa bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
“Dari PAD, antara lain klaim kepada BPJS Kesehatan tidak dibayarkan 100 persen oleh BPJS, begitu juga dengan penerimaan dari retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu, penerimaan dana transfer, beberapa bagi hasil pajak pusat, bagi hasil SDA, DAK, bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi juga tidak kita terima 100 persen,” jelas Martias Wanto.
Selain itu, Sekda Agam itu juga menjawab pertanyaan tentang PAD tahun 2018 yang hanya terealisasi sebesar 92,96 persen. Ia menjelaskan, penyebab terkendalanya pencapaian realisasi PAD antara lain karena terdapat tagihan-tagihan bernilai besar yang tidak mampu dilunasi oleh wajib retribusi sebelum tanggal 31 Desember 2018.
“Hal itu antara lain, klaim kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp13,479 miliar lebih dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp226 juta rupiah lebih. Namun keduanya baru kita terima pada tahun 2019 ini. Di samping itu beberapa jenis sumber PAD juga tidak terealisasi 100 persen,” ujarnya. (r)
