BPK Berkomitmen untuk Meningkatkan Kualitas dan Sistem Auditnya
Padang, Sabtu (17 Agustus 2024)– BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) melaksanakan upacara memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra.
Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan menyampaikan pidato Ketua BPK RI sebagaimana dipaparkan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Dalam pidato tersebut disampaikan tema Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah “Nusantara Baru...
DPD RI Tuntaskan Fit and Proper Test Calon Anggota BPK
JAKARTA, HALUAN – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelesaikan fit and proper test calon Anggota BPK RI Masa Jabatan Periode 2024-2029 dan menyampaikan hasilnya pada sidang paripurna DPD RI Ke-13 pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (14/8).
Wakil Ketua Komite IV Elviana melaporkan, fit and proper test dilaksanakan...
Pastikan Tak Ada Defisit Pemkab Solsel Sampaikan Perubahan KUA-PPAS 2024
Padang Aro, METRO
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memastikan tidak ada defisit pada penganggaran APBD Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.
Hal ini tercermin pada Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 yang diajukan Pemerintah Kabupaten kepada DPRD Solok Selatan.
“Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 direncanakan tidak terjadi defisit murni. Hal tersebut...
Gubernur Sampaikan Ranperda Perubahan APBD Sumbar 2024 Target Pendapatan Rp6,877 Triliun, Belanja Rp7,037 Triliun
Padang, Pos Metro Padang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar Ranperda Perubahan APBD tahun 2024 oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. (Rabu/31).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib. Paripurna juga diikuti oleh sejumlah Anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar Hansastri, para Asisten, serta Pejabat Eselon II.
Dalam penyampaian Pimpinan...
Wako Bukittinggi Sampaikan Ranperda Perubahan APBD 2024
Bukittinggi, Haluan – Wali Kota Bukittinggi sampaikan hantaran rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi di gedung dewan setempat, Selasa (30/7).
Dalam hantarannya, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menyampaikan, pendapatan daerah dianggarkan sebelum perubahan sebesar Rp756.768.257.429.
Kemudian bertambah sebesar Rp17.115.219.589, sehingga anggaran setelah perubahan menjadi Rp773.883.477.018.
Perubahan itu terjadi pada PAD yang disebabkan oleh penyesuaian dengan ketentuan...
BPK Sumbar Hadiri Bimtek Monev KI 2024
Padang, Kamis (25 Juli 2024) -BPK Sumbar menghadiri Undangan Komisi Informasi Sumatera Barat dalam rangka Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 (Monev KIP) dengan tiga kategori yakni OPD, Intansi Vertikal dan Perguruan Tinggi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di The ZHM Premiere Hotel, Padang. Monev ini merupakan yang ke-10 semenjak KI Sumbar terbentuk di...
Wacana Biaya Setoran Awal Pendaftaran Haji Dinaikkan
Kepala BPKH Sampaikan Penjelasan
Jakarta, Pos Metro
Udah bertahun-tahun, biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak berubah di angka Rp 25 juta per jamaah. Muncul wacana biaya setoran awal pendaftaran haji itu dinaikkan. Ada beberapa opsi yang sempat beredar. Yaitu, dinaikkan menjadi Rp30 juta per jamaah, Rp 40 juta per jamaah, hingga Rp 50 juta per jamaah.
Pembahasan perubahan besaran...
Dana Haji untuk Berangkatkan Jemaah Lain Haram
Harus Dibagi Rata ke Seluruh Jamaah yang antri
Jakarta, Padek-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru, terkait penggunaan hasil investasi dana haji untuk memberangkatkan jamaah haji. Hasil fatwanya adalah menggunakan hasil investasi untuk subsidi ongkos haji hukumnya haram. MUI meminta pemerintah melakukan perombakan sistem pengelolaan dana haji, supaya memenuhi aspek syariah.
Fatwa MUI bernomor 09/Ijatima Ulama/VIII/2024 itu, berjudul Hukum Memanfaatkan Hasil...
Bupati Agam Sampaikan Perubahan KUA PPAS 2024
Agam, Haluan-Bupati Agam, Dr H Andri Warman, M.M. menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) 2024.
Nota ini disampaikan bupati dalam rapat paripurna bersama legislator di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Selasa (23/7).
Dikatakan bupati, penyusunan rancangan perubahan KUA PPAS berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Lebih...
Kejari Fokus Tuntaskan Dugaan Korupsi SPAM
SOLSEL-SINGGALANG
Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok Selatan fokus menuntaskan dan memprioritaskan penetapan tersangka proyek system penyediaan air minum (SPAM) DAK 2022 dan kasus pembangunan jembatan Ambayan 2018.
“Sekarang kami prioritaskan menuntaskan dugaan korupsi pembangunan jembatan Ambayan dan proyek SPAM,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan Fitriansyah Akbar Ali, Senin (22/7).
Dia mengatakan berdasarkan laporan kerugian keuntungan negara dari BPK terhadap dugaan korupsi proyek...
Selamatkan Rp1,1 Miliar Kerugian Negara, Kejari Solsel Prioritaskan Penetapan Tersangka Korupsi SPAM
SOLSEL, HALUAN-Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok Selatan (Solsel) berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,1 miliar berupa uang pengganti pada perkara perbaikan pembangunan tebing sungai Batang Bangko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solsel tahun 2016.
Hal ini diungkapkan Kejari Solok Selatan, F. Akbar Ali pada pers rilis sekaligus memperingati Dirgahayu Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-64 tahun 2024, di Aula...
Rugikan Negara Rp419 Juta Lebih, Satu Tersangka Ditahan
Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Perpustakaan
Agam, Padek-Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam menetapkan sekaligus menahan seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum daerah itu di tahun anggaran 2021, Senin (22/7). Tersangka berinisial A, Direktur PT. Ranah Katialo selaku perusahaan yang memenangkan lelang proyek tersebut.
“Setelah melalui pemeriksaan yang cukup lama, hari ini diperoleh cukup bukti yang...
Kelebihan Bayar Pembangunan Gedung DPRD, PUPR Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Ujunggurun, Padek-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Padang telah mengambil langkah terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas temuan kelebihan pembayaran dalam pembangunan gedung DPRD Padang.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat kelebihan pembayaran dalam pembangunan kantor DPRD Padang yang terletak di Aiepacah sebesar Rp1,7 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto mengatakan, pemeriksaan BPK merupakan rangkaian proses...
Hasil Temuan BPK Terkait Pembangunan Gedung DPRD, Tri Hardiyanto: Uang Rp 1,7 Miliar sudah Dikembalikan ke Negara
PADANG, METRO
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang telah menindaklanjuti terkait rekomendasi BPK tentang temuan kelebihan bayar dalam pembangunan kantor DPRD Kota Padang.
Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kelebihan pembayaran pembangunan kantor DPRD Padang yang berada di Aia Pacah.
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Padang Tri Hardiyanto mengatakan bahwa nilai kelebihan bayar tersebut...
MINTA KLARIFIKASI DAN TRANSPARANSI, Kantor PUPR Padang dan BPK Didemo HMI
Padang, Haluan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Padang menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi pengusutan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang adanya dugaan tindak korupsi pembangunan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang.
Pantauan Haluan, Rabu (17/7), aksi demo dimulai pukul 16.00 WIB di Kantor Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)...
Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Padang HMI Desak Usut Tuntas dan Copot Kadis PUPR
PADANG, METRO
Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Padang lakukan aksi Demonstrasi Transparansi usut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang adanya dugaan Korupsi pembangunan Gedung DPRD Kota Padang oleh Dinas PUPR Proyek.
Aksi Demonstrasi yang dilakukan HMI Kota Padang merupakan sebagai aksi bela atas maraknya kasus Korupsi yang tengah terjadi. Kasus Korupsi...
Bupati dan DPRD Solsel Hadiri Penyampaian LHP BPK RI
SOLOK SELATAN, HALUAN – Bupati Kabupaten Solok Selatan, H. Khairunas, bersama Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Zigo Rolanda, hadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)...
WTP Bukan Prestasi, Jangan Lagi Diincar
SELAMA ini di mata publik, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah bagus. Bersih dalam mengelola keuangan. Dipujikan.
Dan kepala daerah yang mendapatkannya, langsung dipublikasikan di media massa, baik koran cetak maupun online dalam bentuk pariwara atau advertoral di halaman satu koran...
PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI : MAHASISWA FEB UNIVERSITAS BUNG HATTA BERKUNJUNG KE BPK SUMBAR
Padang, Jum’at (5 Juli 2024) – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bung Hatta. Kunjungan ini merupakan kuliah umum bertema “Anti Korupsi”. Acara tersebut diikuti oleh 67 mahasiswa semester dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai jurusan. Kegiatan kunjungan diawali dengan kegiatan office tour dimana para mahasiswa diperkenalkan ruangan-ruangan kerja dan aktivitas apa saja yang ada di BPK Sumbar.
Para mahasiswa/i beranjak...
Presiden Jokowi: WTP Bukan Prestasi
JAKARTA – SINGGALANG
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun demikian, Presiden Jokowo mengingatkan bahwa predikat WTP itu bukan prestasi, melainkan kewajiban semua lembaga.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun...