PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Home Blog Page 7

BPK Sumbar Hadiri Bimtek Monev KI 2024

Padang, Kamis (25 Juli 2024) -BPK Sumbar menghadiri Undangan Komisi Informasi Sumatera Barat dalam rangka Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 (Monev KIP) dengan tiga kategori yakni OPD, Intansi Vertikal dan Perguruan Tinggi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di The ZHM Premiere Hotel, Padang. Monev ini merupakan yang ke-10 semenjak KI Sumbar terbentuk di...

Wacana Biaya Setoran Awal Pendaftaran Haji Dinaikkan

Kepala BPKH Sampaikan Penjelasan Jakarta, Pos Metro Udah bertahun-tahun, biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak berubah di angka Rp 25 juta per jamaah. Muncul wacana biaya setoran awal pendaftaran haji itu dinaikkan. Ada beberapa opsi yang sempat beredar. Yaitu, dinaikkan menjadi Rp30 juta per jamaah, Rp 40 juta per jamaah, hingga Rp 50 juta per jamaah. Pembahasan perubahan besaran...

Dana Haji untuk Berangkatkan Jemaah Lain Haram

Harus Dibagi Rata ke Seluruh Jamaah yang antri Jakarta, Padek-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru, terkait penggunaan hasil investasi dana haji untuk memberangkatkan jamaah haji. Hasil fatwanya adalah menggunakan hasil investasi untuk subsidi ongkos haji hukumnya haram. MUI meminta pemerintah melakukan perombakan sistem pengelolaan dana haji, supaya memenuhi aspek syariah. Fatwa MUI bernomor 09/Ijatima Ulama/VIII/2024 itu, berjudul Hukum Memanfaatkan Hasil...

Bupati Agam Sampaikan Perubahan KUA PPAS 2024

Agam, Haluan-Bupati Agam, Dr H Andri Warman, M.M. menyampaikan nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) 2024. Nota ini disampaikan bupati dalam rapat paripurna bersama legislator di Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Selasa (23/7). Dikatakan bupati, penyusunan rancangan perubahan KUA PPAS berpedoman pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024. Lebih...

Kejari Fokus Tuntaskan Dugaan Korupsi SPAM

SOLSEL-SINGGALANG Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok Selatan fokus menuntaskan dan memprioritaskan penetapan tersangka proyek system penyediaan air minum (SPAM) DAK 2022 dan kasus pembangunan jembatan Ambayan 2018. “Sekarang kami prioritaskan menuntaskan dugaan korupsi pembangunan jembatan Ambayan dan proyek SPAM,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan Fitriansyah Akbar Ali, Senin (22/7). Dia mengatakan berdasarkan laporan kerugian keuntungan negara dari BPK terhadap dugaan korupsi proyek...

Selamatkan Rp1,1 Miliar Kerugian Negara, Kejari Solsel Prioritaskan Penetapan Tersangka Korupsi SPAM

SOLSEL, HALUAN-Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok Selatan (Solsel) berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 1,1 miliar berupa uang pengganti pada perkara perbaikan pembangunan tebing sungai Batang Bangko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solsel tahun 2016. Hal ini diungkapkan Kejari Solok Selatan, F. Akbar Ali pada pers rilis sekaligus memperingati Dirgahayu Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-64 tahun 2024, di Aula...

Rugikan Negara Rp419 Juta Lebih, Satu Tersangka Ditahan

Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Perpustakaan Agam, Padek-Kejaksaan Negeri (Kejari) Agam menetapkan sekaligus menahan seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum daerah itu di tahun anggaran 2021, Senin (22/7). Tersangka berinisial A, Direktur PT. Ranah Katialo selaku perusahaan yang memenangkan lelang proyek tersebut. “Setelah melalui pemeriksaan yang cukup lama, hari ini diperoleh cukup bukti yang...

Kelebihan Bayar Pembangunan Gedung DPRD, PUPR Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Ujunggurun, Padek-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Padang telah mengambil langkah terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas temuan kelebihan pembayaran dalam pembangunan gedung DPRD Padang. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat kelebihan pembayaran dalam pembangunan kantor DPRD Padang yang terletak di Aiepacah sebesar Rp1,7 miliar. Kepala Dinas PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto mengatakan, pemeriksaan BPK merupakan rangkaian proses...

Hasil Temuan BPK Terkait Pembangunan Gedung DPRD, Tri Hardiyanto: Uang Rp 1,7 Miliar sudah Dikembalikan ke Negara

PADANG, METRO Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang telah menindaklanjuti terkait rekomendasi BPK tentang temuan kelebihan bayar dalam pembangunan kantor DPRD Kota Padang. Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kelebihan pembayaran pembangunan kantor DPRD Padang yang berada di Aia Pacah. Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kota Padang Tri Hardiyanto mengatakan bahwa nilai kelebihan bayar tersebut...

MINTA KLARIFIKASI DAN TRANSPARANSI, Kantor PUPR Padang dan BPK Didemo HMI

Padang, Haluan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Padang menggelar aksi unjuk rasa menuntut transparansi pengusutan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang adanya dugaan tindak korupsi pembangunan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Pantauan Haluan, Rabu (17/7), aksi demo dimulai pukul 16.00 WIB di Kantor Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)...

Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Padang HMI Desak Usut Tuntas dan Copot Kadis PUPR

PADANG, METRO Kelompok Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Padang lakukan aksi Demonstrasi Transparansi usut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang adanya dugaan Korupsi pembangunan Gedung DPRD Kota Padang oleh Dinas PUPR Proyek. Aksi Demonstrasi yang dilakukan HMI Kota Padang merupakan sebagai aksi bela atas maraknya kasus Korupsi yang tengah terjadi. Kasus Korupsi...

Bupati dan DPRD Solsel Hadiri Penyampaian LHP BPK RI

SOLOK SELATAN, HALUAN – Bupati Kabupaten Solok Selatan, H. Khairunas, bersama Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Zigo Rolanda, hadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (8/7). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)...

WTP Bukan Prestasi, Jangan Lagi Diincar

SELAMA ini di mata publik, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah bagus. Bersih dalam mengelola keuangan. Dipujikan. Dan kepala daerah yang mendapatkannya, langsung dipublikasikan di media massa, baik koran cetak maupun online dalam bentuk pariwara atau advertoral di halaman satu koran...

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI : MAHASISWA FEB UNIVERSITAS BUNG HATTA BERKUNJUNG KE BPK SUMBAR

Padang, Jum’at (5 Juli 2024) – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bung Hatta. Kunjungan ini merupakan kuliah umum bertema “Anti Korupsi”. Acara tersebut diikuti oleh 67 mahasiswa semester dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari berbagai jurusan. Kegiatan kunjungan diawali dengan kegiatan office tour dimana para mahasiswa diperkenalkan ruangan-ruangan kerja dan aktivitas apa saja yang ada di BPK Sumbar. Para mahasiswa/i beranjak...

Presiden Jokowi: WTP Bukan Prestasi

JAKARTA – SINGGALANG Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun demikian, Presiden Jokowo mengingatkan bahwa predikat WTP itu bukan prestasi, melainkan kewajiban semua lembaga. “Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun...

Bareskrim Geledah Kantor Ditjen EBTKE

Dugaan Korupsi PJUTS Jakarta, Padek – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim menggeledah kantor Ditjen Energi Baru terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM kemarin (4/7). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS). Ditaksir negara mengalami kerugian mencapai Rp 64 miliar. Wadir Dittipikor Bareskrim Polri Kombespol Arief Adiharsa menuturkan, penggeledahan dilakukan di kantor Ditjen...

Anggaran 2023 Bersisa Rp 459,5 T

JAKARTA – SINGGALANG Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap masih ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp459,5 triliun. Awalnya SAL 2023 mencapai Rp478,9 triliun. “Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp35,0 triliun. Sesudah memperhatikan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp459,5 triliun,” kata dis dalam rapat Paripurna...

DPRD Setujui Pertanggungjawaban Ranperda APBD 2023

DPRD  Kota Pariaman setujui ranperda pertanggungjawaban APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 2023 jadi Perda. Persetujuan tersebut terwujud saat DPRD menggelar Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 203 dan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Paripurna DPRD yang digelar di Aula DPRD manggung ini dihadiri langsung oleh...

PAN-RB Buka Suara Temuan Penyimpangan Perjalanan Dinas

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) buka suara tentang penyimpangan perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) sebesar Rp39,26 miliar yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, Kementerian PAN-RB masuk ke dalam salah satunya. Kepala Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mohammad Averrouce menilai hal ini merupakan persoalan administrasi. Pihaknya akan melakukan pengecekan...
Free WordPress Themes, Free Android Games