Nan Sabaris, Singgalang
Penggunaan dana desa 2016 di Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Padang Pariaman perlu diaudit. Pasalnya, hampir semua titik pengerjaan fisik pada TA 2016 diduga salah kebijakan.
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nagari itu pada tahun tersebut, Buyung Sauki mengaku tak diajak dalam persoalan demikian.
“Semestinya pekerjaan ini dikelola secara padat karya oleh TPK. Itu aturan yang jelas,” kata dia saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Namun, kata Buyung Sauki yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Kapalo Koto, pengerjaan kegiatan diborongkan kepada orang yang bukan TPK.
“Jangankan diajak kerjasama, untuk beli ini dan itu yang berhubungan dengan kebutuhan bangunan saja, saya tidak dilibatkan,” tegasnya. Sebagai masyarakat asli nagari itu, Buyung Sauki melihat pekerjaan fisik dari anggaran 2016 itu, pihak nagari banyak melibatkan orang yang bukan warga nagari.
Soal ini, pejabat Walinagari Kapalo Koto Malis yang dihubungi di kantornya di Balai Basuo, tak membantah. Namun, pihaknya telah berusaha mengajak masyarakat Kapalo Koto, tetapi tak banyak yang mau.
“Presentasenya separuh-separuh. Artinya, seperti pengerjaan sebuah jembatan, yang bagian ujung utara dikerjakan oleh tukang urang awak, dan sebelah ujung selatan dikerjakan tukang jawa,” ungkapnya.
Beberapa titik pengerjaan yang diduga diborongkan, pembangunan Jembatan Jiraik Baruah, Jembatan Mudiak Subarang, Polides, jalan coran atau rabat beton menuju SDN 05 Nan Sabaris, pembangunan tiga unit pos ronda.
Sebagai orang yang diamanahkan menjabat di nagari itu, Malis merasa kewalahan menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Namun, dia telah merasa melakukan kegiatannya sesuai petunjuk juklak dan juknis yang ada.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Padang Pariaman Erman menegaskan, apapun bentuk pengerjaan fisik dan kegiatan di nagari harus dikelola oleh TPK yang melibatkan anak nagari. Ini tentunya bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari itu sendiri.
