PADANG – Anggota komisi I DPRD Padang Budi Syahrial menyatakan perlu kebijakan kepala daerah dalam menyikapi persoalan diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengakibatkan terhalangnya pencairan keuangan di Pemko Padang.
“Sebenarnya ini persoalan terjadi di seluruh Indonesia. Namun perlu kebijakan pemerintah daerah menyikapi hal ini. Sebab dengan tidak bermasalahnya sistemnya, banyak pencairan keuangan yang terhalang. Maka kami sudah menanggung sendiri biaya Reses, biaya perjalanan Semiloka,” ujar Budi Syahrial, anggota Fraksi Gerindra itu, Senin (1/2).
Menurut Budi Syahrial, kebijakan pemerintah Kota Padang untuk menyelesaikan persoalan tersebut sangat diperlukan, sebab jika tidak, tentunya akan terhalang seluruh kegiatan di daerah. “Walaupun itu terjadi di seluruh Indonesia, karena stagnasi sistem, apa selesai saja masalah. Persoalannya nyali dari kepala daerah. Apakah ini dibiarkan. Kalau sampai enam bulan kedepan mash bermasalah, tentu akan terhalang segala kegiatan,” ujar Budi Syahrial.
Pihaknya perlu mendorong Pemko bersama pihak terkait melakukan konsensus dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti BPK, kepolisian dan kejaksaan.
“Faktanya, pembayaran gaji Januari dan Februari menggunakan kebijakan dalam penyelesaian kasus tersebut,” ujar Budi Syahrial. Pihaknya juga akan memanggil pihak Pemko Padang dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan belum adanya keluar uang persediaan (UP). “Kalau peristiwa ini terus berlangsung lama-lama, maka akan terjadi perekonomian mandek di Padang khususnya, karena tidak ada beredar uang di tengan masyarakat,” uajr Budi. (105)
Selengkapnya unduh di sini
