Batusangkar-Singgalang
Sebanyak Rp1,121 triliun anggaran diplot Pemkab Tanah Datar dalam draft RAPBD 2019 mendatang. Anggaran sebanyak ini bakal dibahas bersama di DPRD setempat.
Hal itu terkuak saat penyampaian Ranperda RAPBD yang diutarakan Bupati Irdinansyah Tarmizi dalam sidang paripurna DPRD, Senin (6/11). Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra bersama Wakilnya Irman dan Saidani.
Dikatakan Irdinansyah, sampai saat ini ketergantungan fiskal pemkab kepada pemprov dan pusat cukup besar. Hal ini akibat pendapatan asli daerah yang kecil yang hanya dianggarkan Rp146,175 miliar.
Sumber pendapatan ini berasal dari pajak daerah Rp22,615 miliar, retribusi daerah Rp12,84 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp19,312 miliar , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp91,406 miliar.
Sedangkan, dana perimbangan dianggarkan Rp712,325 miliar, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp16,769 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp695,555 miliar.
Diutarakan Bupati, untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp141,07 miliar yang terdiri dari dana hibah Rp44,316 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp39,954 miliar, dan dana otonomi khusus Rp69,969 miliar berupa alokasi dana desa Rp56,799 miliar.
“Dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, kita terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Pemkab terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR, DPRD provinsi serta para perantau untuk memperoleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” jelas Bupati.
Ia menyebut bahwa anggaran belanja pada Ranperda APBD 2019 sebesar Rp1,121 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp695,739 miliar dan belanja langsung Rp425,85 miliar.
Untuk belanja tidak langusng, katanya, dibagi menjadi enam yaitu terdiri dari belanja pegawai Rp501,695 miliar, hibah Rp4,3 miliar, bansos Rp3,733 miliar, bagi hasil pada Pemerintah Nagari Rp4,146 miliar, bantuan keuangan kepada pemnag dan parpol Rp171,864 miliar dan belanja tak terduga Rp10 miliar.
Sedangkan, belanja langsung dibagi tiga yaitu terdiri dari belanja pegawai Rp6,313 miliar, belanja barang dan jasa Rp301,344 miliar, dan belanja modal Rp118,192 miliar.
Ditambahkannya, kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, budaya dan pembanguna ekonomi dilandasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menambahkan bahwa pembahasan Ranperda APBD 2019 itu ditargetkan rampung pada akhir November 2018. Sejumlah proses pembahasan ranperda sudah dimulai. Rencana paling lambat ketok palu akhir bulan ini.
Dikatakannya, DPRD selanjutnya akan melakukan sidang Rabu (7/11) besok dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. Kemudian Jumat (9/11) dengan agenda tanggapan atau jawaban pemkab atas padangan umum fraksi tersebut.
Sidang paripurna ini berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Pagaruyung hanya diikuti 21 dari 34 anggota dewan, Sekdakab Hardiman, Sekwan Elizar, Sekwan Elizar, pimpinan OPD, camat dan walinagari.
