Padang – Singgalang
Pembangunan monumen bela negara di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, kembali dilanjutkan. Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp7 miliar, dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Agar dana tersebut dapat dimaksimalkan, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menekankan agar organisasi perangkat daerah terkait segera menindak lanjuti anggaran tersebut. Karena, saat ini pembangunan sudah diserahkan pada Pemprov Sumbar.
“Semula pembangunan monumen bela negara dilakukan Limapuluh Kota, sekarang diserahkan kepada pemprov. Pembangunan monument PDRI ini menjadi tanggungjawab 6 kementerian. Setelah dikomunikasikan baru Dirjen Kebudayaan Kemendikbud yang bakal alokasikan anggaran Rp7 miliar,” sebut Wagub Nasrul Abit usai rapat kelanjutan pembangunan monumen bela negara PDRI di ruang rapat Wagub, Kamis (15/3).
Dikatakannya, dalam rapat tersebut telah disepakati akan dibagi tugas dalam memastikan anggaran dari Dirjen Kebudayaan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Bidang Cipta Karya diminta untuk segera mencari dokumen-dokumen terkait usulan kewenangan ke Provinsi Sumbar terkait pembangunan monument bela negara.
Dinas kebudayaan, Kesbangpol, bersama pihak Kemenhan disini dapat kementerian kebudayaan untuk memastikan dana itu segera turun ke provinsi. Kemenhan dapat mengkoordinir lima kementerian lain untuk segera membantu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, seperti apa yang telah disepakati dari rapat yang dilakukan tim failitasi dengan tim pusat pada 19 september lalu,” terangnya.
Diharapkannya pembangunan monumen bela negara dapat segera dilanjutkan. Untuk itu, adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait percepatan pembangunan monumen bela negara yang terdapat di Kota Tinggi, Limapuluh Kota, sangat membantu masing-masing kementerian bertanggungjawab dengan kesepakatannya dalam membantu pembangunan yang dilakukan.
“Harapan kita untuk percepatan itu dilakukan tentunya Kepres pembangunan monument belanegara ini dapat keluar. Supaya semua kementerian yang telah menyepakati akan membantu segara kucurkan anggaran segera,” ujarnya.
Terkait pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer dari kantor camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen bela negara di Koto Tinggi, dalam pertemuan tersebut disepakati Pemkab Limapuluh Kota akan siap menganggarkannya. Hal itu disebabkan jalan ini berstatus jalan kabupaten.
“Untuk jalan ke lokasi tidak ada persoalannya, Pemkab Limapuluh Kota akan menganggarkan di tahun ini. Sekarang telah bulan maret, maka perlu menyegarkan untuk jemput bola langsung ke Kementerian terkait agar segera membantu pembangunan monument bela negara ini segera selesai, dan dapat dimanfaatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpol Sumbar, Nazwir menyebutkan pembangunan monument bela negara merupakan tanggung jawab 6 kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata, Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota.
“Koordinasi perlu ditingkatkan. OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan dapat memastikan kementerian masing-masing untu segera mengucurkan anggaran yang telah disepakati dalam membantu supaya pembangunan monument bela negara ini segera selesai,” pungkasnya.
