Haluan, Sawahlunto
Untuk ketiga kalinya, secara berturut-turut Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2017.
Jika biasanya penyerahan dokumen LHP oleh BPK RI Perwakilan Sumbar, dilakukan terhadap beberapa kabupaten/kota (Sumbar) secara bersamaan, kali ini hanya Kota Sawahlunto.
“Alhamdulillah, Sawahlunto menjadi daerah pertama di Sumbar yang menerima WTP untuk LHP 2017. Ini hasil dari kerja sama dari seluruh jajaran,” kata Pjs Walikota Sawahlunto, Abdul Ghofar usai menerima piagam.
Abdul Gafar mengatakan, sebagai daerah yang pertama menyerahkan laporan kegiatan pemerintah daerah, Sawahlunto juga menjadi yang pertama menerima opini WTP dari BPK.
Opini WTP yang diraih merupakan wujud dari pengelolaan keuangan pemerintahan tahun 2017, yang sesuai aturan dan peruntukan dalam mengelola keuangan dengan baik.
“Harapan kita semua pengelolaan keuangan pemerintah akan semakin baik lagi, sehingga kehadiran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan dapat terlaksana semakin maksimal,” ujar Abdul Gafar.
Opini WTP diterima Pjs Walikota Sawahlunto, Abdul Gafar, Ketua DPRD Sawahlunto, Adi Ikhtiar didampingi Sekretaris Daerah Sawahlunto, Rovanly Abdams, Kepala Inspektorat Sawahlunto, Jusmanidar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyung Lapau dan Sekretaris BPKAD Afridarman beserta Staff.
Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo, SE., MSi, Ak, mengapresiasi Pemerintah Kota Sawahlunto yang serius dalam memberikan LKPD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
“Dokumen pendukung yang diserahkan sangat membantu BPK dalam melakukan pemeriksaan. Wajar kalau Sawahlunto yang pertama pula memperoleh opini WTP, sebagai pernyataan professional dari kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan beberapa dasar penting,” terang Pemut.
Berhasilnya meraih opini WTP bukan hanya dinilai sebagai prestasi, namun sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola uang negara atau uang masyarakat.
Masih di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyung Lapau mengatakan, berhasilnya Sawahlunto memperoleh WTP, tentunya akan diikuti dengan bertambahnya Dana Insentif Daerah (DID) yang menjadi bonus kinerja.
Hal ini, terang jebolan STIA LAN RI dan Pascasarjana UGM itu, sesuai urutan mencapai opini WTP. Ketika opini WTP kedua yang diperoleh 2017 lalu, Sawahlunto menerima DID sebesar Rp27,5 miliar.
Tentunya harapan kita, lanjut Buyung Lapau, DID yang diperoleh pada opini WTP ketiga semakin besar jumlah yang akan diterima. Keberhasilan Sawahlunto dalam meraih opini WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, tidak terlepas dari dukungan kinerja pelayanan publik, kinerja ekonomi dan kesejahteraan.
Dikemukakan kepala BPKAD, sumber anggaran yang menjadi andalan bagi Sawahlunto untuk mempercepat pembangunan hanya perimbangannya dana pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satunya Dana Intensif Daerah (DID).
