Padang-Padang Ekspres
Pemprov Sumbar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya berturut-turut sejak tahun 2012. Raihan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintrah Daerah (LKPD) tahun 2018.
LHP itu diserahkan langsung Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno disaksikan pimpinan DPRD Sumbar saat sidang paripurna, di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (26/4) lalu.
“Raihan WTP ketujuh kali berturut-turut dari BPK RI ini berkat kerja keras kita bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga, ganjaran WTP yang diperoleh berkat LHP BPK RI atas laporan keuangan 2018 dapat dipertahankan untuk ke depannya,” ujar Irwan Prayitno.
Meskipun, dari hasil LHP yang diserahkan oleh BPK RI ini masih menemukan beberapa permasalahan. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. “Untuk permasalahan yang ditemukan, kita akan perbaiki segera. Sehingga, ke depannya hasil LHP tidak ada lagi permasalahan,” katanya.
Dilanjutkan Irwan, seiring raihan WTP ini membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih semangat dan bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya, serta berpedoman kepada ketentuan yang ada. Karena, peraihan WTP ini juga tidak lepas dari kerja keras dan komitmen semua jajaran di lingkungan Pemprov Sumbar.
“Saya minta seluruh OPD tetap melaksanakan tugas secara maksimal dan selalu berpedoman kepada ketentuan berlaku. Sebab, opini WTP awal untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Kita berharap tahun depan dapat peroleh WTP lagi,” ulasnya.
Di kesempatan sama, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, mengungkapkan, kesuksesan Pemproiv Sumbarmeraih WTP tujuh kali berturut-turut membuktikan komitmen pemprov dan DPRD Sumbar dalam penyelenggaraan keuangan daerah.
“Kami memberi apresiasi kepada Pemprov Sumbar yang meraih WTP tujuh kali berturut-turut. Pemrpov Sumbar terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Namun itu tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan,” pungkasnya. (adv)
