Padang-Singgalang
Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2019 dalam rapar paripurna DPRD Padang dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani, Senin (16/3) di Gedung DPRD Padang.
Rapat tersebut turut diikuti wakil-wakil ketua DPRD, Arnedi Yarmen, Amril Amin dan Ilham Maula serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar. Sebelumnyajuga hadir Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi menyatakan LKPJ merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah daerah sekaitan pelaksanaan pemerintahan di Kota Padang.
Dia mengatakan, banyak hal yang perlu dievaluasi dan disinkronkan dengan harapan-harapan masyarakat Kota Padang ke depan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2019-2024.
“Mana yang mesti dilengkapi dan disempurnakan akan kita lakukan ke depan. Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan yang mesti kita sempurnakan begitu juga di DPRD Kota Padang,” katanya.
Begitu juga terkait capaian-capaian yang dilakukan terhadap RPJM yang sudah dituangkan penting disikapi untuk penyempurnaan ke depan.
Selanjutnya, evaluasi dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang melakukan evaluasi untuk Kota Padang. Di antaranya oleh KPK, BPK, Inspektorat kota, provinsi dan pusat serta BPKP dan stakeholder lainnya.
“Termasuk juga hubungan sinergi kita dengan lembaga vertikal yang ada di Kota Padang. Sehingga dari capaian itu semuanya inilah yang menjadi masukan bagi kita untuk penyempurnaan ke depan. Insva Allah, kita di Kota Padang ke depan akan melakukan penyempurnaan anggaran dengan sebaik-baiknya tentunya. Kemudian meningkatkan respon dari persoalan masyarakat secara lebih dekat lagi,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi mengharapkan masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang, dapat menyiapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, SDM serta variabel-variabel kelembagaan.
“Sehingga kita akan lebih bisa melakukan “quick respond” terhadap permasalahan masyarakat, dan keberadaan Pemko Padang ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada terselesaikan secara baik. Kita tidak mau adanya pemerintah ini sama dengan tidak adanya pemerintah bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Syafrial Kani menyatakan pihaknya segera akan melakukan pembahasan terkait LKPj 2019 yang telah disampaikan walikota tersebut.
“Kita segera bahas sehingga dapat kita lihat sejauh mana capaian yang telah diraih dan apa yang perlu kita perbaiki lagi ke depannya,” kata Syafrial Kani.
Sebelumnya paripurna ini sempat ditunda 1×30 menit karena Walikota Mahyeldi belum hadir sebab mengikuti rapat koordinasi di kantor Gubernur. (*)
