BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Jakarta, – Sasaran Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta beriorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) karena telah berhasil membangun Zona Integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi.

Predikat ini diberikan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018, 10 Desember 2018 bertempat di Golden Ballroom The Sultan Hotel. Menpan RB menyatakan pada saat memberikan sambutan. “Komitmen yang kuat dari pimpinan kementerian dan lembaga, beserta seluruh jajaran birokasi untuk berubah ke arah yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih memberikan pelayanan yang berkualitas mendorong penambahan ini”.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menganugerahkan apresiasi kepada tujuh pemimpin perubahan. Para penerima tersebut adalah Ketua BPK, Ketua MA, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri dan Menteri Perindustrian. Bagi BPK, penganugerahan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kerja nyata BPK untuk terus mendorong perbaikan kualitas tata kelola keuangan. Penganugerahan WBK di lingkungan BPK RI, diberikan pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Pada acara penganugerahan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh Pemut Aryo Wibowo sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pemut Aryo Wibowo menerima Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat WBK, dan dinobatkan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan ZI.

Dengan mendapat predikat WBK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi unit kerja yang mempunyai budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik sehingga menjadi budaya kerja birokrasi. BPK sebagai instansi berpredikat WBK, diharapkan juga  dapat dirasakan manfaat dan peranannya oleh berbagai pihak terutama masyarakat.