Payakumbuh-Singgalang
Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarief menilai, ada beberapa kejanggalan dalam proyek pokir dewan.
Berpotensi mirip uang ketok palu, praktik ini justru dinilai bertabrakan dengan tugas pokok kedewanan. Bahkan, agak lucu jika dewan yang tugasnya memang memperjuangkan aspirasi masyarakat malah meminta jatah dan keuntungan dibalik proyek tersebut.
“Jadi kalau kita sekarang jadi anggota (legislatif) seharusnya kalau dia itu mendiskusikan sesuatu dia harus berpikir kan tidak boleh tidak berpikir, tapi sekarang itu harus dibayar khusus ada uang pokok pikiran, memang seperti itu agak aneh,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Minggu (9/12).
Hal ini diungkapkan Laode dalam diskusi di Taman Suropati, Jakarta. Menurut Laode, tugas legislator dalam penyampaian pokok-pokok pikiran kepada eksekutif dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah sepatutnya dijalankan secara wajar.
Dia menyebut, ada dugaan proyek pokir ini sama dengan uang ketok palu. Jika tidak ada ploting anggaran yang jelas, yang berpotensi membuka keuntungan pribadi, maka pembahasan atau pengesahan anggaran malah ditunda.
Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria Panjaitan yang dihubungi Singgalang, jauh hari mengingatkan eksekutif, tidak melakukan praktik tersebut dengan legislatif.
Dugaan kongkalingkong ini, di beberapa daerah memang disinyalir ada yang berlangsung.
Di beberapa daerah di Sumbar, rekanan kerap ribut gara-gara proyek pokir. Profesi pemborong juga terancam, lantaran jatah proyek banyak yang sudah terkondisi dari awal dan diserahkan ke pemborong pemula.
