Kunjungan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAN) Badan Keahlian DPR RI ke BPK Perwakilan Prov. Sumbar

 

Kunjungan DPR (1)

Padang, 27 Februari 2017

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI pada Senin. 27 Februari 2017. Kunjungan ini dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD TA 2015 serta penerapan basis akrual untuk TA 2016. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang dikunjungi dalam program tersebut.

PKAKN DPR RI diwakili oleh 13 orang diantaranya Drs. Helmizar sebagai Kepala PKAKN dan Ageng Wardoyo, SH sebagai Kasub Bag PKAKN. Kunjungan tersebut diterima oleh Plh. Kepala Perwakilan Hari Fitrianto S.E., M.Bus., Ak. , CFE, CA, Kepala Sekretariat Perwakilan Zaini Arief Budiman S.E., M.M., Ak., Kepala Sub Auditorat Sumbar I Indria Syzinia S.E., M.Si. , Ak., CA, beserta jajarannya di Gedung A Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang.

Kunjungan ini membahas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual di Kota Pariaman. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan beberapa temuan terkait diantaranya SIMDA Keuangan yang belum mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual secara otomatis. Selain itu, walaupun Pemerintah Kota Pariaman telah melaksanakan diklat, sosialisasi dan pelatihan penyusunan LKPD SKPD berbasis akrual tetapi belum memadai.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah berperan dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan SAP berbasis akrual diantaranya mengadakan diskusi/sharing persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di wilayah pemeriksaannya pada tahun 2014, pemeriksaan kinerja efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam implementasi SAP pada beberapa entitas pada tahun 2015 untuk mendorong pemerintah daerah dalam persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual dari aspek regulasi, sumber daya manusia dan tekologi informasi.

DPR RI dalam kunjungan tersebut juga mengklarifikasi perkembangan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK terkait SAP berbasis akrual. Dari enam temuan dengan 17 rekomendasi masih terdapat enam temuan belum sesuai rekomemdasi dan dua temuan yang belum ditindaklanjuti.