dengan hormat, sehubungan dengan proyek e KTP yang saat ini sedang berlangsung di kab. Padang Pariaman, kami sebagai operator pelayanan eKTP sampai saat ini belum ada kejelasan kontrak kerja baik dari capil maupun dari camat masing-masing kecamatan... apakah kami boleh tahu pak, berapa anggaran untuk kab, Padang Pariaman dan untuk masing-masing kecamatannya. terimakasih.

Setelah dilakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selama 33 hari oleh Sahat Simangunsong selaku Ketua Tim, pada hari Jumat (30/3)bertempat di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan tersebut kepada Bupati Pasaman Barat Burhanudin R., Ketua DPRD Antonius dan Edishan selaku Inspektur Kabupaten Pasaman LHP yang...

Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada hari Selasa (10/4) di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan Betty Ratna Nuraeny yang didampingi oleh L. Swandi...

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 03 2011

02 2011

Saya adalah salah seorang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittingg, saya ingin menyampaikan kepada Bapak/Saudara Pimpinan BPK Ri Perwakilan Propinsi Sumatera Barat bahwa terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pembagian Upah Pungut ( insentif ) di KOta Bukittinggi Tahun 2011. dengan alasan Sbb: 1. Sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak daerah...

mohon dilakukan pemeriksaan terkait dengan pembagian insentif Pajak dan retribusi daerah karna diindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di lingkungan DPKAD Kota Bukittinggi dimana oknum tersebut menetapkan besaran insentif yg bertentangan dengan SK walikota Bukittinggi. bahkan ada staf yg gol.II menerima 8 jt lebih. hal ini sangat bertentangan dengan PP No,69 th.2010.

Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

APBD

Tolong di periksa penggunaan dana utk reses anggota DPRD padang ke daerah pemilihan masing-masing. Banyak anggota DPRD yg tdk melaksanakan reses tapi 'memakan' dana reses yg lumayan besar tiap tahunnya, laporan2 reses tsb kebanyakan di rekayasa oleh anggota dewan dg karyawan/wati sekretariat DPRD

Salam Saya adalah salah seorang warga solok selatan dan saya sangat prihatin dengan berbagai korupsi, salah satunya dibidang peternakan, dinas pertanian, peternakan dan perikanan solok selatan. Dalam tahun 2011 solok selatan mendapat alokasi dana sejumlah 800 juta rupiah dari APBN untuk program pemberian insentif kepada petani bagi yang memiliki sapi betina yang bunting 5 bulan keatas yang disalurkan melalui 4 kelompok...

Salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian SDM BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah program pengembangan kualitas SDM. Untuk itu Sub Bagian SDM perwakilan bekerjasama dengan Pusdiklat BPK Jakarta berinisiatif mengadakan “Diklat Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI)” yang dimulai tanggal 15 November s.d 16 November 2011 bertempat di Aula Lantai 4 Kantor BPK RI...

Tolong di audit nama nama pejabat struktural Unand berikut ini, karena telah terdapat penyelewengan dana pemerintah : 1. Prof Dr. Syafruddin Karimi dengan lembaga penelitian ekonomi dan bussiness 2. Prof Dr. Firwan Tan. Penyelewengan dana prodi S2 dan S3 Pasca Sarjana Unand.

Dana BOS dan dana DAS SDN 04 Sungai Aro Sudah dua kali dan BOS dan dana DAS dalam pelaksanaannya masuk ke media massa, yang pertama bulan Agustus 2009 dan yang kedua bulan Desember 2010. Namun sikap M Susmala Dewi Murni S.ag semakin menjadi jadi, seakan akan dia mendapat perlindungan dari orang yang kuat dari dalam masyarakat. Dan semena-mena menggunakan uang sekolah...

kok,, setiap tim dari bpk dtg pejabat instansi pemerintahan ketakutan..? spt nya bpk tertutup dari pers..? ada apa ya pak..?

Yth. Kepala BPK Cabang Padang 1. Kami merasa perlu untuk menyampaikan bahwa ada kepala Sub.Bidang di salah satu Badan di Lingkungan Pemda Propinsi yang merangkap menjadi Bendahara, hal ini sudah pernah diberitahukan kepada inspektorat Prop. Sumbar, mereka juga terkejut dengan alasan tidak mengacu kepada kepantasan dan kepatutan. 2. Ada yang namanya pengelola yang mengelola keuangan APBN sudah mencapai 20 Tahunan sehingga...

kepala sekolah SDN 04 sapan - kpgd kab. solok selatan - sumatera barat. melakukan penyimpangan dana BOS dan DAS . dalam laporannya dengan praktenya tidak sama. tolong dilakukan pemeriksaannya pak. kami selaku orang tua murid sudah bosan melaporkan hal ini, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. gimana anak muridnya sedangkan kepala sekolahnya korupsi. kami mohon perhatiannya. terima kasih orang tua murid sdn...

Padang, 23 Juni 2011 Pada hari Kamis, 23 Juni 2011 bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan Sosialisasi e-audit kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Sosialisasi e-audit diadakan sebagai tahapan awal sebelum mengadakan penandatangan Nota Kesepahaman antara BPK dan Pemda. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda, Inspektur, Kepala DPKD/DPPKA, Kepala Biro Hukum dan Pengelola IT...