Padang-Haluan Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHPK) atas belanja daerah terkait infrastruktur jalan, irigasi dan jaringan di Tahun Anggaran (TA) 2017-2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar. Dokumen LHPK atas belanja daerah terkait beberapa hal itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Pemut Aryo Wibowo yang diterima Wali Kota Padang, Mahyeldi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi...

Direktur PT Balairung Citrajaya Sumbar, Irsyal Ismail menyatakan pihaknya belum mengetahui adanya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung. Namun, ia menegaskan siap memberikan keterangan saat diperlukan. PADANG-HALUAN Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar tengah menyelidikidugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Hotel Balairung Jakarta yang dibangun menggunakan anggaran daerah Pemprov Sumbar, dan dikelola dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Polisi menargetkan, pemanggilan para saksi terkait mulai dilakukan pada...

Padang Pariaman-Pos Metro Camat Pariaman Timur Hendri, mengatakan, dalam pemanfaatan dana desa yang dikucurkan Pemerintah ke masing-masing desa, diperlukan inovasi-inovasi yang kreatif. Sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Musyawarah Antar Desa (MAD) Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Pariaman Timur, di kantor Camat Pariaman Timur, di Desa Sungai Pasak,” kata Camat Pariaman Timur Hendri Chaniago, kemarin. Katanya, bagaimana...

Padang, 27 Desember 2018. BPK Perwakilan Sumatera Barat dijadikan tempat untuk studi banding dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Auditama Keuangan Negara VII BPK RI. Hadir dari AKN VII Erwin Miftah, Kamaludin, Masmudi, Fajar Hudaya, Hendaryati, Putu Sarmado Wandawa, dan Dwi Kusumawati. Studi banding ke Perwakilan Sumatera Barat ini terlaksana, menyusul keberhasilan...

Padang, 26 Desember 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke 90 Tahun 2018 pada Rabu, 26/12. Upacara diikuti oleh seluruh pegawai, dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala Perwakilan Pemut Aryo Wibowo. “Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya...

Payakumbuh-Haluan Tanggal 16 Desember lalu, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh memutus kontrak proyek rehab gedung Puskesmas Ibuah di Kecamatan Payakumbuh Barat. Pemutusan kontrak oleh Dinas Kesehatan itu merupakan dampak dari tidak sanggupnya  pihak rekanan menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjianyang telah dilakukan. “Proyek sudah putus kontrak, tetapi masih secara lisan atau pemberitahuan pada 16 Desember lalu oleh Dinas Kesehatan,” ucap Wandi pihak dari PT...

Padang, 18 Desember 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Semester II Tahun 2018.  “Berdasarkan Laporan Pemantauan TLHP Semester I tahun 2018, Kota Payakumbuh peringkat pertama entitas yang menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  Tahun 2014 s.d 2018 sebesar 74,32%”, demikian disampaikan Kepala Sub Auditorat Hari Fitrianto dan Indria Syzinia dalam acara...

Sawahlunto-Haluan Empat Fraksi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah setempat untuk kemudian dapat diproses menjadi Peraturan daerah (Perda) tahun 2018. Adapun Ranperda tersebut, yakni tentang Pengelolaan Informatika dan Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetujui pada rapat paripurna...

Padang-Singgalang Enam terdakwa dugaan korupsi pembangunan fisik di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Padang, Senin (17/12). Mereka yakni mantan Direktur rumah sakit KS (64) selaku Pengguna Anggaran, E (56) selaku kuasa Pengguna Anggaran dan B (52) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan tiga lainnya adalah AW, serta SM sebagai rekanan...

Padang, 18 Desember 2018. Bertempat di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019.  Acara ini diselenggarakan oleh Direktoral Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Selasa (18/12/2018). Tema acara penyerahan DIPA ini adalah “APBN 2019 Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Dalam sambutannya,...

Padang-Singgalang Empat terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang divonis dengan hukuman yang berbeda di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (17/12). Terdakwa Hendra Satriawan yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) divonis dua tahun penjara, dan denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa Hendra Satriawan terbukti tidak tebukti melanggar dakwaan ke satu primer yaitu...

Agam- Singgalang Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, masih menjadi polemik bagi masyarakat di sejumlah nagari. Menyikapi hal ini, selain butuh revisi, persoalan ini harus segera disikapi oleh pemerintah kabupaten setempat dengan membuat perda agar peraturan tentang nagari ini bisa diterapkan dengan sempurna. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus saat sosialisasi...

Padang – Jumat, 14 Desember 2018, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Kanwil DJPBN Padang. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Dirjen Perbendaharaan, Ade Rohman. Ade Rohman mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPR RI dan para pemateri dari Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP. 7 Orang anggota DPR...

Padang-Singgalang Walinagari se-Sumbar terutama yang baru dilantik, diingatkan untuk hati-hati kelola dana desa. Sebab, kalau salah apalagi menyimpang bisa-bisa berujung ke penjara. Bila sudah berurusan kesini , secara moral akan anjlok dan menjadi beban psikis pula bagi keluarga. “Sejak beberapa tahun belakangan, dana yang dikelola cukup banyak di desa, mulai dana desa yang bersumber dari APBN, dana yang bersumber dari APBD...