PERAN BPK DALAM MENDORONG PEMDA MENYAJIKAN KINERJA SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Padang–6 Desember 2018. Dalam rangka memberikan masukan kepada pimpinan terkait memasukkan aspek kinerja dalam pemeriksaan laporan keuangan, Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah BPK RI  melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari beberapa narasumber dan peserta pada Kamis 6 Desember 2018. 

Acara dipandu oleh Kasubag Sekretariat Staf Ahli, Suprihatinah. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Syamsudin SE, M.Si, Ak. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Pemut Aryo Wibowo SE, M.Si, Ak. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Anton Yondra, SE. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Zaenuddin SE, MM, Ak, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Hefdi, SH, M.Si. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi peserta pada kegiatan tersebut adalah para Ketua Tim dan Pengendali Teknis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan Pemut Aryo Wibowo menyampaikan “Terima kasih atas kehadiran narasumber dari DPRD dan Pemda Provinsi Sumatera Barat. FGD ini diperlukan sebagai masukan kepada pimpinan, bagaimana proses penyusunan LKPD, kendala yang dihadapi, praktek yang berlaku, bagian apa yang perlu dipertajam, apa arti penting laporan keuangan”, ujar Pemut Aryo.

Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah Syamsudin juga menyampaikan bahwa “Tujuan kegiatan ini adalah mendapatkan masukan dari Pemerintah Daerah sebagai praktisi dan DPRD sebagai User/pengguna laporan  keuangan, apakah LHP BPK bisa memberikan manfaat kepada user. Untuk itu BPK mengkaji apa yang bisa membuat nilai tambah LHP BPK.

Lebih lanjut Syamsudin menyampaikan “Latar belakang tema FGD ini adalah, apakah perlu Pemerintah Daerah melaporkan Kinerja Pemerintah  dalam Laporan Keuangan. Seberapa pentingkah laporan bagi Dewan, apa ada manfaatnya laporan kinerja bagi dewan. Hipotesis kami BPK, Pemerintah Daerah perlu melaporkan kinerja Pemerintah dalam lapaoran keuangan, dilihat dari tiga aspek, yaitu Aspek Peraturan, Aspek Kebutuhan  dan Aspek Best Practice”, ujar Syamsudin.

Semoga dengan dilaksanakan FGD ini, banyak masukan dan manfaat yang diperoleh, sehingga kajian yang dilakukan lebih komprehensif.