DPRD Tanah Datar Terima LPjP APBD 2020
Batusangkar, Singgalang
DPRD Tanah Datar menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD 202 untuk disetujui menjadi peraturan daerah, kemudian meminta Pemkab menindaklanjuti LHP BPK RI.
Keputusan ini diambil saat sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu dan wakil Ketua Saidani, Sekwan Elizar, dihadiri 23 dari 35 anggota dewan, Wabup Richi Aprian, Plh Sekda...
Pertanggungjawaban APBD 2020 DPRD Sumbar Pecah Suara
PADANG – DPRD Sumbar pecah suara terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Thaun 2020 pada rapat paripurna, Selasa (29/6). Sebagian fraksi menolak menyetujuinya. Salah satu penyebab yakni penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 pada BPBD yang saat ini proses hukumnya sedang berjalan, sesuai laporan pribadi sejumlah anggota dewan ke KPK.
Fraksi yang menolak laporan pertanggungjawaban APBD tersebut yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat...
Paripurna Alot, Tiga Fraksi Menolak
APBD Tahun 2020 Dinilai Banyak Persoalan
Padang, padek – Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 di DPRD Sumbar berlangsung alot, Selasa (29/6). Keputusan dilakukan dengan voting masing-masing anggota dewan. Sebelum diputuskan diterima, pimpinan sidang paripurna Supardi yang juga Ketua DPRD Sumbar sempat menskor paripurna selama 15 menit.
Sebelum diputuskan, tujuh fraksi telah memberikan pandangan fraksi. Dari tujuh...
Pertanggungjawaban APBD Sumbar, Pengelolaan Anggaran 2020 Dihujani Kritik
SELAIN ITU, pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga belum menuntaskan penyelesaian tindak lanjut LHP BPK atas pengelolaan keuangan daerah. Terutama terkait temuan-temuan yang merekomendasikan pengembalian uang negara.
PADANG, HALUAN – Hujan kritik mewarnai proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun 2020 saat rapat paripurna DPRD Sumbar Selasa (29/6). Sejumlah temuan Badan Pemeriksaan...
DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sumbar 2020
RANCANGAN Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ranperda tersebut akhirnya dapat dituntaskan melalui mekanisme voting (Pemberian suara perorangan), Selasa (29/6).
Rapat paripurna pengembalian keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumatera Barat 2020 dipimpin ketua DPRD Sumbar, Supardi dan dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy.
Setelah rapat...
Satu Warga RI Menanggung Rp23 Juta Utang Pemerintah
JAKARTA – Utang pemerintah diketahui terus naik setiap tahun. Indonesia memang masih mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.
Tahun ini sendiri berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, utang pemerintah pada akhir bulan Mei 2021 sebesar Rp6.418 triliun. Sejumlah itu disebut naik secara year on year namun turun dari April.
“Posisi utang pemerintah per akhir Mei 2021 berdasarkan di angka Rp 6.418,15...
Walikota Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020
SOLOK – Ketua DPRD Solok, Nurnisma didampingi wakilnya, Bayu Kharisma menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Ranperda tersebut diserahkan Walikota Solok, Zul Elifan Umar bersama Wakilnya, Ramadhani Kirana Putra.
Mereka menyampaikan Rancangan Pertauran Daerah tentang pertanggungjawaban (pj) Pelaksanaan APBD Kota Solok TA 2020.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Solok Nurnisma didampingi Wakil Ketua DPRD...
BPK Menekankan agar Pemerintah Daerah Menindaklanjuti Semua Rekomendasi BPK
Padang, Jumat (25/6) – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Yusnadewi menerima kunjungan Walikota Padang Hendri Septa di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumbar (BPK Sumbar) di Padang. Turut hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Kajari Padang, Kepala BKAD, Plt. Inspektur, Kepala Subauditorat Sumbar I, Kepala Subauditorat Sumbar II, dan pejabat di lingkungan BPK Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota...
DPR minta Penyaluran BPUM Dievaluasi
JAKARTA, HALUAN – Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidaktepaatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun. Bahkan, Rp91,8 miliar dari bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.
Menanggapi ini, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta, penyaluran BPUM perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tujuan program ini adalah hmemberdayakan para pelaku...
Audit Kinerja, BPK Minta Data Layanan Perizinan
Payakumbuh, Padek – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Payakumbuh sedang dalam proses penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui kantor BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Payakumbuh Harmayunis, Jumat (25/6).
“Iya. Sehubungan dengan pelaksanaan pengumpulan Didata dan informasi terkait layanan perizinan pada Pemerintah Kota Payakumbuh,...
Pengusutan Dana Covid-19 Dihentikan, Pakar dan Aktivis Singgung Peluang Gunakan Pasal Lain
PADANG, HALUAN - Keputusan Kepolisian Sumatra Barat menghentikan penyidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar menuai sorotan. Pakar hukum hingga Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat menilai masih terdapat opsi pasal lain untuk mengusut temuan BPK RI tersebut.
Pakar Hukum Pidana Universitas Andalas (Unand) Prof Elwi Danil menyebutkan, terdapat pasal lain dalam Undang-undang (UU) Tindak...
BLT UMKM Rp 1,18 Triliun Bocor
Jakarta, Singgalang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 menemukan adanya kebocoran anggaran untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) alias BLT UMKM. Kebocoran anggaran terjadi usai adanya dana BPUM yang justru cair dan disalurkan bukan oleh pihak yang harus menerimanya sesuai kriteria yang ditentukan.
Dalam laporan itu BPK menyatakan total anggaran yang bermasalah pada program...
DPR Kritik Sikap BPK Terkait Utang Pemerintah
JAKARTA, HALUAN – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengeritik tajam sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendua atas persoalan utang pemerintah. Di satu sisi BPK memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah, di sisi lain mengkhawatirkan kemampuan pemerintah membayar utang.
Dalam keterangan persnya, Rabu (23/6), Hergun sapaan akrab Heri Gunawan mengatakan, penambahan utang pemerintah dan...
DPD RI akan Tindaklanjuti Laporan BPK
JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan siap menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
LHP LKPP 2020 dan IHPS II Tahun 2020 disampaikan BPK dalam Sidang Paripurna Luar Biasa yang digelar DPD RI, Kamis (24/6).
Menurut...
Hasil Temuan BPK Dikembalikan ke Kas Daerah
Kelebihan Insentif Dana Covid-19
Solsel, Padek - Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan bersama pihak puskesmas melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Negeri Solok Selatan. Pertemuan itu terkait pengembalian temuan kelebihan pembayaran dana insentif Covid-19 dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
"Benar, kelebihan pembayaran tersebutsenilai Rp752.126.690, telah dikembalikan dan sudah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Solok Selatan oleh pihak tenaga...
BPK Sumbar Jalin Kerjasama dengan OJK Sumbar
Padang, Rabu (23/6) – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar yang baru dilantik Yusri. Kunjungan Kepala OJK Sumbar ini didampingi oleh Kepala OJK sebelumnya Misran Pasaribu dan deputi Kepala OJK Mendi Rahmadi, dan Irawati Kepala Bagian. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahim dan perkenalan Kepala OJK yang baru. Kepala BPK...
Kemenag Padang Panjang Sosialisasikan KMA Pembatalan Haji
PADANG PANJANG - Kantor Kementrian Agama Kota Padang Panjang mensosialisasikan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Tahun 2021, Selasa (22/6) di Lesehan Pajok, Silaing Bawah. Sosialisasi yang dipimpin langsung Kakankemenag H. Gusman Piliang itu dihadiri forkopimda dan sejumlah OPD lingkup pemko.
Sosialisasi KMA harus dilakukan guna meluruskan berita hoaks terkait alasan pembatalan keberangkatan...
DPRD Lima Puluh Kota Gelar Rapat Paripurna LKPj Bupati
LIMAPULUH KOTA, HALUAN - DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar rapat paripurna tentang Laporan Keterangan. Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2020, Senin (21/6) di ruang sidang DPRD, Sarilamak.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh, Wakil Bupati (Wabup) Lima Puluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri, Ketua DPRD Lima Puluh Kota , Deni Asra, anggota DPRD, dan sejumlah kepala OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam...
Kebijakan Teknis dan Penganggaran Harus Tepat
Jangan hanya Retorika, Target PAD Belum Tercapai
Limapuluh Kota, Padek - Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra angkat bicara terkait langkah konkret yang harus dilakukan dalam hal pengambilan kebijakan teknis dan anggaran. Di sisi lain, anggota DPRD juga menyoroti kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam LKPJ Bupati Tahun 2020 yang belum tercapai.
“Sangat butuh kebijakan teknis dan penganggaran untuk menopang semua...
Dugaan Penyelewengan Insentif Tenaga Kesehatan, Kejari Masih Lakukan Pendalaman
PADANG - SINGGALANG
Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang masih terus mendalami laporan dugaan penyelewengan dana insentif tenaga kesehatan Di Puskesmas dalam masa penanganan Covid-19.
Proses tersebut dilakukan oleh kejaksaan untuk nmenentukan apakah di dalam persoalan itu terdapat unsure pidananya. "Kami terus mendalami persoalan ini lewat proses penyelidikan, namun sejauh ini belum ditemukan unsure pidana, ungkap Kepala Kejari Padang, Ranu Subroto didampingi Kepala...