Padang, Jumat (19/6/2020) – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran (TA) 2019. Sesuai dengan kesepakatan para pihak, penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPK Sumbar dengan menerapkan protocol kesehatan covid-19. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi kepada Ketua DPRD Kabupaten...

Padang, Kamis (18/6) – Ucapan selamat disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) Yusnadewi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto karena telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Opini WTP ini merupakan WTP kelima yang diraih oleh Pemko Sawahlunto. Ucapan tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil...

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima, kembali diperoleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Opini WTP itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Yusnadewi, S.E, MSi, Ak, CSFA dalam acara menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto tahun 2019, melalui video jarak jauh atau Vidcall dengan Walikota Sawahlunto, Deri Asta, Kamis (18/6). Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini WTP di saksikan...

Padang, Rabu (17/6) –“Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No.49 Tahun 2018 Pasal 38 yang menyatakan bahwa BPK ditugaskan untuk membentuk organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa maka BPK membentuk Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). IPKN merupakan organisasi profesi bagi para pemeriksa keuangan negara yang bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara,”demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPK...

Padang-Padang Ekspres Setahun masuk daftar pencarian orang (DPO), tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD dr Rasidin Padang, berinisial II berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polresta Padang. Tersangka ditangkap Kamis (11/6) sekitar pukul 20.00 di rumahnya di kawasan Kampung Cipelang, Cijeruk Bogor, Provinsi Jawa Barat yang dibantu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Polres Bogor. Sebelum...

PADANG-SINGGALANG Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap dana-dana yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Pemeriksaan akan dilakukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar. "Tak hanva terhadap dana dana Covid tapi juga termasuk bantuan lain, apakah tepat sasaran,' kata Kepala BPK Cabang Sumbar, Yusnadewi dalam kegiatan media workshop tentang hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2019 yang diselenggarakan...

PADANG-SINGGALANG Salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin Padang, berinisial II akhirnya ditangkap setelah buron sekitar delapan bulan. “Dia telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 Agustus 2019, namun sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya,” kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, Rabu (17/6). Polisi sempat mengirimkan surat pemanggilan sebagai tersangka sebanyak...

SIJUNJUNG-SINGGALANG Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sijunjung menjalin kerjasama dengan aparatur Kantor Pertanahan setempat tentang pensertipikatan dan penanganan permasalahan aset tanah milik Pemda Kabupaten Sijunjung. Surat perjanjian kerjasama, ditandatangani Rabu (17/6), di Balairung Lansek Manih Kantor Bupati oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung, Kndi Nazir bersama Kepala Kantor Pertanahan, Junaidi. Penandatanganan surat perjanjian itu disaksikan serta diketahui oleh Kepala...

SIJUNJUNG-SINGGALANG Setelah berakhirnya sidang gugatan yang diajukan tergugat Sabirin Datuak Monti Pangulu, warga Jorong Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, melalui kuasa hukuninya Didi Cahyadi Ningrat, dan rekan-rekan di Pengadilan Negeri Muaro, telah dinyatakan inkrah, namun tergugat kembali melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan sawit Pemda Sijunjung, 500 hektare tahun 2000 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Sabirin Datuak...

PADANG-SINGGALANG DPRD Sumbar ingatkan Pemprov untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Catatan-catatan tersebut dinyatakan BPK sebagai penekanan yang mengiringi opini dari BPK. Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, M. Nurnas mengatakan memang benar untuk LKPD Tahun 2019 tersebut pemprov mendapatkan opini tertinggi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan WTP...

Padang-Padang Ekspres Hasil pengawasan DPRD merupakan aspek penting dalam menilai kinerja penggunaan angga ran selama satu tahun. Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019 mesti dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Sehingga, DPRD mengetahui sejauh mana dampak anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. "Kita harus mengetahui apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan dan memenuhi unsur efektifitas, efisien dan akuntabel,” kata Ketua...

PADANG-HALUAN Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun 2019, melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung via telekonferensi, Jumat (5/6) lalu. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat memimpin jalan rapat mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,...

Padang-Singgalang DPRD Sumbar saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019. Pembahasannya telah dimulai seiring dengan telah disampaikannya nota pengantar terhadap ranperda tersebut oleh gubernur, Rabu (3/6) lalu. Terkait pertanggunganwaban pelaksanaan APBD ini, DPRD Sumbar tekankan kembali terkait pentingnya pembenahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada keuangan Pemprov Sumbar. Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, untuk memperoleh sistem...

Padang-Singgalang DPRD Padang menerima penyampaian nota keuangan pengantar Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 2019 oleh Walikota Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD Padang, dipimpin Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Selasa (2/6). Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen menyatakan, dari 45 orang anggota dewan, sebanyak 27 orang hadir dalam rapat tersebut, tiga orang sakit dan sisanya menunggu kedatangan. Dalam paripurna tersebut,...

Padang- Haluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ini diserahkan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui rapat paripurna DPRD, Rabu (20/5). Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat penyerahan LHP BPK bagi Pemprov Sumbar ini menyampaikan, meskipun opini...

Padang-Singgalang Pasca Pemprov meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-8 kalinya, DPRD Sumbar ingatkan untuk tidak terbuai. DPRD nilai masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki Pemprov. Apalagi mengingat WTP tersebut diberikan tanpa adanya analisa terkait seberapa efektif program pemprov bermanfaat untuk masyarakat. "Kami mengapresiasi opini WTP yang telah diraih selama 8 kali berturut-turut oleh Pemprov Sumbar. Ini tentunya sebuah...

Jakata-Padang Ekspres Kejaksaan Agung berupaya membuktikan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terus berlanjut. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa hingga 48 orang pejabat dan staf KONI kemarin (28/5). 'Hari ini tim penyidik memeriksa 48 orang yang berasal dari KONI Pusat,” terang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari...

Payakumbuh-Padang Ekspres Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku terkesan nyinyir. Apalagi menyangkut tata kelola keuangan daerah. Wali Kota dua periode ini tak segan mempermalukan pimpinan perangkat daerah, jika diketahui bermasalah dengan keuangan pada OPD yang dipimpinnya. Tidak sampai di situ, punishment juga diiakukan wali kota kepada pejabat bersangkutan. Kalau pun tidak nonjob, minimal menaikkan eselon pejabat tersebut....