Indeks Kepuasan Pelayanan Pusat Informasi dan Komunikasi Semester I Tahun 2019 di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Pelayanan permintaan informasi publik melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) adalah salah satu tugas Humas dan TU di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pelayanan berupa pemberian informasi baik data LHP maupun data lainnya kepada mahasiswa, LSM, dan stakeholder lainnya. Dari hasil pelayanan ini, Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, memperoleh data tingkat kepuasan pelayanan PIK dengan menyebarkan...
Dugaan Penyalahgunaan di Sumbar Bertambah, Sosialisasi Dana Desa Harus Dikeroyok
Besaran dana desa cenderung fantastis. Potensi penyalahgunaan, dan kesalahan program juga jadi besar. Hal seperti itu yang menggiring wali nagari dalam dugaan tipikor. Ada permendes untuk pengelolaan, tapi itu belum cukup. Upaya meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan harus bertubi-tubi. Sebab, dana desa itu hajat besar bangsa. Bukan semata soal UU Desa, tapi Amanat Konstitusi dan terkait Nawacita ketiga.
Solok Selatan-Haluan
Indikasi...
Serapan APBD 2019 Masih Rendah
Rusdi Lubis: OPD Kurang Cepat dan Giat
Padang-Padang Ekspres
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar dinilai masih lamban dan lalai dalam melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada semester I tahun 2019.
Untuk itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno meminta OPD segera menyelesaikan semua target serapan fisik dan keuangan hingga akhir September 2019.
“Evaluasi semester pertama tahun ini didapati serapan fisik...
Pendapatan Kurang, APBD-P Defisit
Padang-Singgalang
Pada APBD Perubahan (APBD-P) Sumbar 2019 terdapat kekurangan anggaran (defisit) senilai Rp481,4 miliar karena turunnya target pendapatan daerah.
Pemprrov berencana menutupnya dengan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). APBD-P ditargetkan pengesahannya pada 15 Agustus mendatang.
Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan defisit ini terjadi karena pendapatan daerah yang diperkirakan turun Rp148,5 miliar dibanding target awal.
Pendapatan daerah awal ditargetkan Rp6,7 triliun. Namun pada...
APBD-P Kota Solok Defisit Rp55,1 Miliar
Solok-Singgalang
APBD Perubahan (APBD-P) Kota Solok Tahun Anggaran 2019 defisit sebesar Rp55,1 miliar lebih atau bertambah Rp210,1 juta lebih (0,38%) dari sebelum perubahan mengalami defisit sebesar Rp54,9 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp57,5 M lebih dan setelah perubahan Rp57,8 M kurang atau bertambah Rp210,1 juta lebih (0,37%). Sedangkan pembiayaan Netto setelah perubahan Rp55,2 M kurang atau bertambah...
Menkeu Evaluasi Dana Transfer ke Pemda
Mendikbud Laporkan Anomali Dana Pendidikan
Jakarta-Padang Ekspres
Menteri Pendidikan dan Kebuayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendi membantah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyentil dirinya. Soal anggaran jumbo, namun belum mampu meningkatkan kualitas sumber daya alam. Justru, dia menyampaikan adanya anomali anggaran fungsi pendidikan.
Setiap tahun, Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan selalu naik. Dalam 10 tahun terakhir dana tersebut meningkat 221 persen. Dari 2009 sebesar...
Realisasi APBD Triwulan II Belum Capai Target
Padang-Singgalang
Sekdako Amasrul, mewanti-wanti SKPD Pemko yang pencapaian realisasi fisik dan keuangannya masih rendah hingga triwulan II untuk segera melakukan evaluasi internal dan “duduk bersama” dengan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
“Segera koordinasikan dan sampaikan kendala yang dihadapi biar bias diselesaikan secara bersama. Terutama bagi SKPD yang rendah serapannya”, ujar Amasrul...
Limapuluh Kota Terancam tak punya APBD Perubahan
Limapuluh Kota, Pos Metro
Siapa bilang sejarah tak mungkin berulang. Kabupaten lima puluh kota punya sejarah dimana pada tahun 2018 lalu, tidak memiliki APBD Perubahan. Nampaknya, sejarah itu bakal terulang pada tahun 2019 ini. Pasalnya, hingga Rabu (31/7) siang, Pemerintah Daerah Lima puluh Kota tak kunjung memasukkan rancangan anggaran Perubahan ke DPRD.
“Untuk APBD Perubahan tahun anggaran 2019 ini belum dimasukkan...
Dibahas, Defisit APBD Perubahan Turun jadi Rp22,662 Miliar
Sawahlunto – Singgalang
Defisit APBD Sawahlunto di perubahan 2019 turun jadi Rp22,662 miliar setelah dibahas. Sebelumnya, pemerintah kota itu mengajukan APBD perubahan pada DPRD dengan defisit Rp34,565 miliar.
“Setelah dibahas dengan DPRD, sejumlah belanja dirasionalisasi sehingga defisit dapat lebih dikurangi dari perkiraan semula,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyung Lapau kepada Singgalang, Selasa (30/7).
Ia mengatakan,...
APBD Perubahan Pasaman Direncanakan Bertambah
Pasaman- Singgalang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkab Pasaman, sudah dibahas. Direncanakan, ada penambahan. Jumlahnya sekitar 12 miliar.
“Sudah kita bahas dalam minggu ini bersama DPRD Pasaman. Ada beberapa mata anggaran yang perlu disesuaikan dengan pendapatan dan belanja daerah,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Maraondak.
Lebih lanjut, Kepala Bappeda Pasaman Choiruddin Batubara mengatakan, perubahan APBD tahun 2019 dimaksud untuk...
APBD Perubahan Sawahlunto Defisit Rp34,565 Miliar
Sawahlunto-Singgalang
APBD Perubahan 2019 yang diajukan Pemerintah Kota Sawahlunto defisit sebesar Rp34,565 miliar. Meningkatnya sektor belanja pada belanja tak langsung dan turun penerimaan pada retribusi mendorong tumbuhnya angka defisit.
“Kami berharap, angka defisit ini bisa diturunkan di pembahasan dengan DPRD,” kata Walikota Sawahlunto, Deri Asta, Sabtu (27/7).
Walikota mengemukakan, belanja tidak langsung bertambah Rp1,907 miliar atau naik 0,59 persen. Tambahan itu pada...
Usai Diperiksa, Oknum Walnag Ditahan
Kabupaten Solok-Padang Ekspres
Diduga Selewengkan Dana Desa
Diduga menyalahgunakan Dana Desa (DD), oknum Wali Nagari Talangbabungo, Kecamatan Hilirangumanti, ZF, akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Solok, Rabu malam (24/7). Sebelumnya ia sempat tidak menghiraukan panggilan jaksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, Rabu (24/7) siang, ZF datang ke Kejaksaan Negeri Solok menggunakan sepeda motor. Awalnya ia hanya diperiksa sebagai...
LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – WTP
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 21/LHP/XVIII.PDG/04/2019 tanggal 24 April 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
BPK RI Pantau Kualitas Pendidikan Dasar di Payakumbuh
Payakumbuh-Singgalang
Sebagai salah satu daerah pendidikan terbaik di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menjadi sorotan berbagai pihak. Tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, yang akan melihat kinerja Pemko setempat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota itu. Badan auditor itu akan berada di Payakumbuh selama 20 hari ke depan.
Ketua Tim...
Pendapatan Daerah Naik Rp52 Miliar
Dharmasraya-Padang Ekspres
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2019, resmi ditetapkan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (23/7).
“Dari segi pendapatan daerah terdapat penambahan sebesar Rp52.553.698.081, dari anggaran awal Rp1.004.996.082.652, menjadi Rp1.057.549.780.733. Jadi pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan...
Lima Tahun Emban Amanah, DPRD Sawahlunto 2014-2019 Tetapkan 80 Perda
Sawahlunto-Haluan
Emban amanah sejak 12 Agustus 2014 lalu, 20 anggota DPRD Sawahlunto telah mengesahkan 79 rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Perda. Terakhir pekan kedua Juni lalu, para legislator ‘Kota Arang’ itu, mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJP APBD) Tahun 2018.
Mulai Agustus hingga akhir 2014, DPRD Sawahlunto menetapkan 9 Perda, sepanjang 2015 terdapat 17 Perda. Kemudian 2016...
Bupati Teken MoU dengan BPN dan DJP, Penerimaan Pajak di Padang Pariaman Belum Optimal
Padang Pariaman- Singgalang
Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni teken nota kesepahaman/ kesepakatan bersama dengan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat, Sudaryanto dan Plh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi, Muhammad Asraf, Kamis (18/7) di aula Istana Gubernur Sumbar, Padang. Penandatanganann disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, Gubernur Sumbar; Irwan Prayitno dan...
Kasus SPJ Fiktif Jilid II “Diintip” KPK
KPK terbentur UU. Dalam UU KPK tersebut disebutkan, mereka tidak bisa masuk ke dalam suatu kasus jika kasus tersebut tengah dalam penyidikan aparat penegak hukum lain, yang dalam hal ini adalah Bareskrim Polri.
Padang-Haluan
Masih ingat kasus SPJ Fiktif yang mengantarkan seorang ASN PUPR Sumbar, Yusafni Ajo ke penjara? Kasus yang akan dikembangkan ke fase berikutnya, atau dikenal dengan Kasus SPJ...
DPRD Susun Perda Tata Ruang Singkarak
Padang-Singgalang
Demi menjaga Danau Singkarak dari kerusakan, DPRD dan Pemprov Sumbar saat ini sedang menyusun rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang rencana tata ruang kawasan strategis Danau Singkarak 2019-2039.
Ranperda ini nantinya diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk pelaksanaan dan pengawasan segala hal terkait penggunaan, eksplorasi dan pelestarian Danau Singkarak.
Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan ranperda ini diharapkan bisa disahkan sebelum...
DPRD Mentawai Setujui 3 Ranperda Menjadi Perda
MENTAWAI-HALUAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai setujui 3 Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Menjadi Peraturan Daerah (Perda), hal itu ditetapkan dalam rapat sidang paripurna, Senin (15/07) di ruang sidang DPRD Mentawai.
Adapun tiga Ranperda yang dibahas dan ditetapkan secara langsung itu antara lain Ranperda tentang Perangkat Desa, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Ranperda tentang...