KAMI berharap temuan-temuan rutin tiap tahun itu tidak lagi terjadi. Kami minta Gubernur untuk melakukan pengawasan ke masing-masing OPD agar tidak lagi terulang. BPK menemukan beberapa hal, seperti proyek yang tidak selesai dan diputus masa kontraknva. Kemudian ada pekerjaan yang sudah selesai, tapi pembayarannya belum. Termasuk juga kelebihan belanja perjalanan dinas. SUPARDI Ketua DPRD Sumbar   PADANG, HALUAN Sejak dibentuk pada 11 Februari lalu,...

PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota Pariaman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat. Diharapkan LKPD ini bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun yang lalu. “LKPD yang diserahkan ke BPK ini, menunjukan keseriusan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah: ditetapkan. Baik kepada...

Padang, Jumat (4/3) – Tiga Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kota Sawahlunto, dan Pemerintah Kota Pariaman menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar). Hadir langsung menyerahkan LKPD unaudited masing-masing Kepala Daerah yakni Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Walikota Sawahlunto, Deri Asta, dan Walikota Pariaman, Genius Umar. Dalam sambutannya Bupati Padang...

SOLOK, METRO Wali Kota Solok Zul Elfian menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar. Laporan keuangan tersebut diterima Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnadewi. Terkait penyerahan laporan keuangan daerah itu, Wali Kota Solok, Zul Elfian mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana implementasinya dalam menwujudkan...

SOLOK, HALUAN – Baru dua bulan memasuki tahun anggaran 2022, Wali Kota Solok Zul Elfian Umar langsung menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar di aula BPK Sumbar, Rabu (2/3). Penyerahan LKPD Kota Solok diterima langsung kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnadewi, turut hadir saat penyerahan LKPD Kota Solok, kepala Inspektorat...

Padang, Rabu (2/3) – Dua Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kota Solok, dan Kota Payakumbuh menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar). Hadir langsung menyerahkan LKPD unaudited masing-masing Walikota Solok, Zul Elfian Umar, dan Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunaz. Dalam sambutannya Walikota Solok, Zul Elfian Umar mengungkapkan bahwa sesuai yang diamanatkan oleh PP 12...

TANAH  DATAR - SINGGALANG Bupati Tanah datar Eka Putra, didampingi sejumlah penjabat terkait, Kamis (24/2), menyerahkan Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, diterima kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Yusnawati. Menurut keterangan pers yang disiarkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Tanah Datar ,  Bupati Eka pada kesempatan itu didampingi Asisten Admistrasi Helfi Rahmi Harun, Kepala BKD Adrion Nurdal, Inspektur...

Padang, Kamis (24/2)- Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Asisten III Helvi Rahmi Harus, Kepala BKD Adrian Nurdal dan Inspektur Desi Rima menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar). Penyerahan LKPD Tahun 2021 kepada BPK ini merupakan yang pertama di Provinsi Sumatera Barat. LKPD Tahun 2021 Kabupaten Tanah...

PADANG – SINGGALANG Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah membentuk panitia Khusus (Pansu) untuk menidaklanjuti laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pmeriksaan Keuangan (BPK) Terhadap kepatuhan belanja daerah tahun 2021. Penetapan pansus dan keanggotaannya tersebut dilaksanakan saat rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (11/2). Pada pansus tersebut total ada sebanyak 14anggota dewan yang masuk menjadi anggota dan juga pimpinan pansus....

PADANG, METRO DPRD Sumatera Barat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindak lanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) dalam laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas belanja daerah Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2021 sebesar Rp12,6 Miliar. Ketua DPRD (Sumbar) Supardi mengatakan pansus terdiri dari 14 orang anggota DPRD dari semua fraksi di DPRD. Setelah ditentukan 14 anggota, kemudian mereka...

DPRD Sumbar Bentuk Pansus LHP PDTT Kepatuhan Belanja Daerah bertujuan untuk menilai apakah belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahn yang signifikan, masih ditemukannya realisasi bantuan yang tidak tepat sasaran. Juga masih ada kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, yang selalu jadi temuan klasik tiap tahun. PADANG, HALUAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masih menemukan sejumlah masalah, mulai dari...

Padang, Padek - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kpeatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2021 menemukan permasalahan sebesar Rp 12.686.540.202. Menyikapi persoalan ini, DPRD Sumbar membentuk panitia khusus (Pansus), Jumat (11/2). Seorang anggota pansus Nofrizon menyampaikan, persoalan ini ditemukan BPK pada APBD 2021. Dia menyampaikan persoalan ini terjadi pada realisasi bantuan...

Padang, Jumat (11/2). Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi menghadiri undangan sharing session yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Acara yang diberi nama Palanta Ilmu Library Café ini mengangkat tema “Sinergi dan Koordinasi BPK dan BPKP dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Negara.” Hadir memberikan sambutan pembuka yakni Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Sumbar, Dessy Adin. Dalam sambutannya Kaper BPKP...

Dharmasraya,Padek - Bupati Dharmasraya, Sutan Risan Tuanku Kerajaan mengimbau kepada seluruh kepala OPD untuk dapat menjalin komunkasi yang baik dengan seluruh tim BPK. Pasalnya timn ini akan melakukan pemeriksaan interen terhadap Laporan Keuangan Pmerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021. Penegasan itu disampaikan saat pimpinan apel gabungan bulan Februari 2022, dilapangan kantor Bupati Dharmasraya, Senin (7/2). Pemeriksaan Keuangan tersebut mulai pada 3 Februari...

DHARMASRAYA-  Kabupaten Dharmasraya menarget predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KLPD) Tahun Anggaran 2021. Untuk mencapai hal tersebut, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghimbau kepada seluruh OPD agar dapat menjalin komunikais yang baik dengan seluruh tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yang akan melakukan pemeriksaan interen terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dhamasraya...