Padang- Haluan Tak terpakainya ratusan miliar anggaran itu terungkap dalam rapat Komisi V DPRD Sumbar dengan mitra kerja tentang pertanggungjawaban APBD, Selasa (8/5). Dari Rp2,162 triliun APBD tahun 2017 untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar, yang mampu direalisasikan hanya Rp1,8 triliun. Sebanyak Rp285 miliar diantaranya dan terletak pada pos belanja tak langsung tidak mampu direalisasikan. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat...

Padang-Haluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar memastikan total kerugian negara dari kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif dengan terdakwa, Yusafni memang senilai Rp62,5 miliar. Nilai ini merupakan hasil investigasi oleh tim BPK RI. Sebelumnya, Yusafni membantah kalau kerugian negara sampai Rp62,5 miliar. Pengakuannya, jumlah uang tersebut hanya sekitar Rp18 miliar. “Kalau boleh saya meminta BPK untuk menghitung lagi. Saya juga...

Payakumbuh- Padang Ekspres Menyikapi upaya terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemko Payakumbuh bertekad menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan BPK, meski temuan tersebut tersebut dalam eskalasi kecil sekalipun. Hal ini ditekankan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dibantu Wakil Walikota Erwin Yunaz saat mengumpulkan semua pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh, di aula lantai III Kantor Balai Kota Lama, Bukik Sibaluik, Senin...

Payakumbuh- Singgalang Bantuan Sosial (Bansos) untuk sektor peternakan , diduga rawan dikorupsi. Di Limapuluh Kota, persoalan ini pernah naik. Diusut Tipikor Satreskrim Polres Payakumbuh. Setelah di Limapuluh Kota, ternyata sejak beberapa bulan lalu, penyidik Tipikotr Satreskrim juga memeriksa dan memanggil sejumlah anggota kelompok ternak di Kota Payakumbuh. “Iya, ada beberapa orang. Statusnya sudah penyelidikan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminaal Polres Payakumbuh...

Pessel-Padek Pemkab Pessel bakal tidak akan mentolerir pejabat eselon di lingkungan Pemkab Pessel untuk memperhatikan dan memelihara kendaraan dinas mereka. Tidak saja sekadar memelihara dan mengurusnya akan tetapi juga ditekankan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan jatah kendaraan dinas untuk mengurus persoalan pajaknya. Hal itu ditekankan melalui warning tegas yang disampaikan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni kepada seluruh kepala dinas dan...

Padang-Haluan Terkait pemberitaan Haluan Sabtu 28 April, bahwa 500 juta untuk Baliho IP,  Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno merasa heran dengan pemberitaan dimaksud. "Saya merasa bingung dan heran, kenapa informasi itu disampaikan di luar sidang oleh Yusafni. Kalau merasa benar, kenapa tidak disampaikan saja di dalam Sidang Pengadilan kepada Hakim. Namun justru disampaikan di luar pengadilan. Memang pernah pengacara Yusafni meminta...

Sawahlunto-Padek Pajak adalah untuk kepentingan pembangunan. Seorang yang telah membayar pajak berarti dia telah menyumbangkan uangnya untuk pembangunan. Pasalnya, dengan membayar pajak uangnya masuk ke kas negara, kemudian uang itu dikembalikan ke daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Afridarman pada sosialisasidan pembekalan kolektor PBB se- Kota Sawahlunto di Gedung Pusat Kebudayaan...

Bawan, Agam- Singgalang Jalan Puduang, Nagari Bawan Padang Kalam Siatanang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam perlu penanganan cepat, karena lebih separuh badan jalan jalan alternatif Bawan-Sitanang itu amblas masuk jurang. Pada titik longsor itu, amblas ke dalam jurang sedalam lebih kurang lima meter. Guru yang mengajar di SD Negeri 08, Malabur menuturkan, jalan tersebut biasanya ramai dilewati kendaraan roda empat maupun...

Padang-Haluan Universitas Andalas (Unand) secara lembaga mengaku telah menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemberian Tunjangan Hari Raya kepada seluruh dosen Unand pada 2015 lalu. Pengumuman sudah disampaikan ke setiap fakultas, yang meminta para dosen segera mengembalikan THR tersebut. Wakil Rektor II Unand Prof Syafrizal mengatakan, pada prinsipnya Unand sebagai lembaga yang berjalan menggunakan keuangan negara, bersikap kooperatif...

Solok-Singgalang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2017 teruji. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI membuahkan hasil baik. Pemerintah Kota Solok kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Opini WTP diterima Walikota Zul Elfian, Jumat (20/4) dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo, SE, M.Si, Akt di Kantor Perwakilan BPK...

Arosuka, Haluan Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menggenjot pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Solok tahun anggaran 2017. Dari pembahasan yang berlangsung alot itu, masalah aset adalah masalah yang paling panas diperdebatkan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Solok, Kasmudi Z, SH di Arosuka, Minggu (22/4), mengatakan, Selasa besok, Pansus akan menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Solok terhadap LKPJ...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Kota Solok, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok dan Kepala Daerah, pada ruang kerja Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Jumat (20/4). Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD TA 2017. Penyerahan...

Padang-Padek Pemprov Sumbar kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kali secara berturut-turut sejak tahun 2012. WTP ke enam kali ini diberikan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar tahun anggaran 2017 saat rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Sumbar,...

Padang, 19 April 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi Sumatera Barat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, pada Rapat Paripurna DPRD di Padang, Rabu (19/4). Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD...

Padang, Singgalang DPRD Sumbar minra Pemprov segera menyelesaikan mekanisme baru terkait pencairan dana rajawali. Mekanisme itu haruslah dibuat dalam bentuk peraturan gubernur (pergub). Jika pergub baru telah dibuat maka peraturan daerah (perda) lama bisa dicabut. Perda lama ini tentang Yayasan Minangkabau yang awalnya direncanakan sebagai penyalur dana rajawali. “Kita berharap proses penyusunan mekanisme yang baru bisa cepat selesai. Saat ini, DPRD masih...

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2017 Provinsi Sumatera Barat, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, pada Rapat Paripurna DPRD di Padang hari ini (19/4). Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan atas pelaksanaan APBD TA 2017. Penyerahan LHP...

Padang, Haluan Instruksi Gubernur Sumbar yang jadi landasan pengalihan proyek dari kewenangan pusat ke daerah dengan nilai ratusan miliar dianggap janggal kalangan aktivis. Apa motif gubernur mengalihkan kewenangan dan membebankan biaya ke Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar yang pas-pasan? Dalam kebijakan kepala daerah biasanya ogah-ogahan menerima limpahan proyek pusat. Alasannya sederhana, anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan lain, malah...

Padang, Padek Berbagai kemajuan yang dicapai daerah di Sumbar hingga saat ini tidak terlepas dari peran Badan Pemeriksa Keuangn (BPK). BPK tidak hanya terus mendorong terciptanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun juga mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang akurat dan sesuai fakta dilapangan serta nol kerugian negara. "Kami berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. terus...