PADANG, METRO Meski enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) sudah melaporkan dugaan penyelewengan dana Covid-19 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Sumbar akan tetap bekerja secara profesional untuk mengusust kasus tersebut. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto mengatakan, terkait penanganan perkara dugaan penyelewengan dana Covid-19 yang bersumber dari dana realokasi anggaran APBD Sumbar 2020...

KOTA Pariaman kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  Kota Pariaman tahun 2020. “Opini WTP ini adalah opini yang kedelapan kalinya yang didapat oleh pemerintah Kota Pariaman, sejak Tahun 2013, dan secara berturut-turut sudah enam kali sejak tahun 2015 lalu,” ujar WalikotaPariaman,...

LAPORAN dari DPRD Sumbar ke KPK dapat menjadi informasi awal bagi KPK untuk menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang ada di Sumbar. Terutama sekali dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19. Jangan didiamkan. Harus doprioritaskan. CHARLES SIMABURA Akademisi Unand/Anggota Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sumbar. PADANG,HALUAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menerima laporan terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran penanganan Covid-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)...

PASAMAN, METRO Pemerintahan Kabupaten Pasaman Kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP ini untuk kedelapan kalinya diraih Pasaman dengan enam kali berturut-turut. Bupati Pasaman Benny Utama usai menghadiri acara penyerahan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 secara virtual yang berlangsung di ruangan rapat Bupati Pasaman mengatakan, pihaknya...

Padang, Senin (24/5) –  BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (BPK Sumbar) akhirnya merampungkan seluruh penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 kepada seluruh entitas BPK Sumbar. Tiga entitas terakhir yang diserahkan LHP atas LKPD Tahun 2020 yaitu Pemerintah Kota Pariaman, Kota Solok dan Kabupaten Pasaman. Hadir dalam acara penyerahan yang diselenggarakan secara virtual...

JAKARTA, METRO Enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (24/5). Enam anggota DPRD Sumbar tersebut adalah Hidayat dan Evi Yandri (Fraksi Gerindra), Nurnas dan Nofrizon (Fraksi Partai Demokrat), Albert...

PADANG - SINGGALANG Enam anggota DPRD Sumatera Barat melaporkan kasus dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 senilai Rp. &,6 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (24/5). Mereka berharap kasus itu diusut tuntas. Enam anggota dewan tersebut yakni Hidayat, Evi Yandri, Nurnas, Nafrizon, Syamsul Bahri dan Albert Hendra Lukman. Laporan dibuat atas nama pribadi dengan melepaskan nama kelembagaan DPRD dan...

Jakarta, Haluan - Beberapa Anggota DPRD Sumbar mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan mengajukan laporan dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 di senilai Rp.7,63 miliar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar. Objek aduan kali ini disebut berbeda dengan dugaan penyelewengan dana Covid-19 senilai Rp.4,9 miliar yang tengah diusut Polda Sumbar. Setidaknya, enam Anggota DPRD Sumbar dari tiga fraksi mengajukan...

SOLOK KOTA, METRO Meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut, jelas bukan hal yang mudah. Namun bagi Pemerintah Kota Solok, keberhasilan itu buah dari sebuah komitmendan kerja keras dalam mengelola keuangan daerah yang terus dibangun Komitmen serta kerja keras itu, seakan kembali dibuktikan dengan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota (Pemko)...

Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 di BPBD Padang, Padek – Bola Panas dugaan penyalahgunaan anggaran pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 di BPBD Sumbar, kembali bergulir. Setelah kasus dugaan mark up dan kekurangan volume pengadaan handsanitizer sebesar Rp.4,9 miliar ditangani Polda Sumbar, kali ini gilliran enam anggota DPRD Sumbar atas nama pribadi melaporkan kasus dugaan mark up pengadaan barang...

PADANG, HALUAN - Refocusing atau pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Sumbar diminta lebih transparan dan akuntabel demi mencegah potensi penyelewengan seperti yang terjadi pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2020. Di samping itu, refocusing diharapkan tidak tumpang tindih dengan program pemulihan ekonomi. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi, bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah...

PADANG, METRO Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar masih terus menyelidiki kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 dari dana realokasi anggaran APBD Sumbar 2020 terkait mark up pengadaan hand sanitizer senilai RP 4,9 miliar. Bahkan, total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 14 orang yang terdiri dari berbagai pihak yaitu APBD Sumbar, Anggota DPRD Sumbar, pihak rekanan atau para vendor, serta...

PADANG, HALUAN – Gubernur Sumbar Mahyeldi menyetakan bahwa temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumbar terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Sumbar senilai belasan miliran yang tidak sesuai dengan ketentuan,akan ditindaklanjuti sesuai aturang yang berlaku. Hal itu disampaikan Mahyeldi di sela agenda pelantikan Pejabat Eselon II dan Pelantikan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumbar, Jumat (21/5). Mahyeldi juga...

Padang, Haluan - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat menemukan dugaan penyimpangan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp. 12,47 Miliar. Menanggapi hasil pemeriksaan ini,Anggota DPRD Sumbar menyatakan akan segera menyampaikan laporan terkait hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon menyebutkan, pihaknya akan meminta KPK mengusut persoalan ini hingga tuntas. Ia menyatakan saat ini tengah menyiapkan...

PARIK MALINTANG – Bupati Suhatri Bur mengatakan Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Ia sangat berharap, ke depannya sinergi semua jajaran pemerintah bersama DPRD Kabupaten Padang Pariaman bisa terus terjalin dengan baik. Guna mempertahankan prestasi yang telah diperoleh ini. “Alhamdulillah, berkat ridho Allah, kita baru saja raih opini WTP ke-8...

PADANG, HALUAN - Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Muzli M Nur tidak menyetujui jika ada upaya refocusing  anggaran untuk penanggulangan Covid-19 pada komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Disebutnya, jika tidak ada pengawasan yang optimal, refocusing  akan membuka peluang terjadinya kasus korupsi. Muzli yang juga anggota panitia khusus (Pansus) kepatuhan penanganan Covid-19, Selasa (18/5) mengatakan, dalam kondisi seperti sekarang...

PADANG, HALUAN - Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Sumbar dinilai bersumber dari penanganan yang belum maksimal, yang salah satunya disebabkan persoalan anggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) diminta kembali melakukan refocusing atau pengalihan anggaran. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat. Ia menegaskan, jika persoalan anggaran menjadi kendala dalam penaganan Covid-19 di Sumbar,...

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sumbar Tahun Anggaran (TA) 2002, yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP kali ini merupakan yang ke sembilan kali berturur-turut diraih sejak tahun 2012. LHP atas LKPD itu diserahkan oleh BPK RI...

PADANG, HALUAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) kembali menerima Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2020.  Capaian itu menjadi raihan kesembilan kali secara beruntun. BPK Sumbar menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 Melalui Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (7/5). Dalam kesempatan...

Lubuk Basung, Singgalang Pemerintah Kabupaten Agam kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat ini merupakan yang ketujuh kali diperoleh Pemkab Agam diterima sejak 2014. WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sumatera barat terhadap implementasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) tahun 2020. Pemberian opini WTP kepada Pemkab Agam, berlangsung di ruang Command Center Kominfo Sumbar,...