Payakumbuh-Haluan Tanggal 16 Desember lalu, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh memutus kontrak proyek rehab gedung Puskesmas Ibuah di Kecamatan Payakumbuh Barat. Pemutusan kontrak oleh Dinas Kesehatan itu merupakan dampak dari tidak sanggupnya  pihak rekanan menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjianyang telah dilakukan. “Proyek sudah putus kontrak, tetapi masih secara lisan atau pemberitahuan pada 16 Desember lalu oleh Dinas Kesehatan,” ucap Wandi pihak dari PT...

Padang, 18 Desember 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Semester II Tahun 2018.  “Berdasarkan Laporan Pemantauan TLHP Semester I tahun 2018, Kota Payakumbuh peringkat pertama entitas yang menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  Tahun 2014 s.d 2018 sebesar 74,32%”, demikian disampaikan Kepala Sub Auditorat Hari Fitrianto dan Indria Syzinia dalam acara...

Sawahlunto-Haluan Empat Fraksi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan pemerintah daerah setempat untuk kemudian dapat diproses menjadi Peraturan daerah (Perda) tahun 2018. Adapun Ranperda tersebut, yakni tentang Pengelolaan Informatika dan Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja. Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disetujui pada rapat paripurna...

Padang-Singgalang Enam terdakwa dugaan korupsi pembangunan fisik di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Padang, Senin (17/12). Mereka yakni mantan Direktur rumah sakit KS (64) selaku Pengguna Anggaran, E (56) selaku kuasa Pengguna Anggaran dan B (52) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sedangkan tiga lainnya adalah AW, serta SM sebagai rekanan...

Padang, 18 Desember 2018. Bertempat di Auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019.  Acara ini diselenggarakan oleh Direktoral Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Selasa (18/12/2018). Tema acara penyerahan DIPA ini adalah “APBN 2019 Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Dalam sambutannya,...

Padang-Singgalang Empat terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang divonis dengan hukuman yang berbeda di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (17/12). Terdakwa Hendra Satriawan yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) divonis dua tahun penjara, dan denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan. “Menyatakan terdakwa Hendra Satriawan terbukti tidak tebukti melanggar dakwaan ke satu primer yaitu...

Agam- Singgalang Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, masih menjadi polemik bagi masyarakat di sejumlah nagari. Menyikapi hal ini, selain butuh revisi, persoalan ini harus segera disikapi oleh pemerintah kabupaten setempat dengan membuat perda agar peraturan tentang nagari ini bisa diterapkan dengan sempurna. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus saat sosialisasi...

Padang – Jumat, 14 Desember 2018, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemut Aryo Wibowo menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Gedung Kanwil DJPBN Padang. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Dirjen Perbendaharaan, Ade Rohman. Ade Rohman mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPR RI dan para pemateri dari Kementerian Keuangan, BPK dan BPKP. 7 Orang anggota DPR...

Padang-Singgalang Walinagari se-Sumbar terutama yang baru dilantik, diingatkan untuk hati-hati kelola dana desa. Sebab, kalau salah apalagi menyimpang bisa-bisa berujung ke penjara. Bila sudah berurusan kesini , secara moral akan anjlok dan menjadi beban psikis pula bagi keluarga. “Sejak beberapa tahun belakangan, dana yang dikelola cukup banyak di desa, mulai dana desa yang bersumber dari APBN, dana yang bersumber dari APBD...

Solok-Singgalang Menjelang pertengahan Desember, hanya 0,38 persen lagi pemasukan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Sumatera Barat hampir mecapai target di Solok. Hampir mencapai target pemasukkan PKB tersebut lantaran pada 12 Desember terealisasi sebesar 99,77 persen (Rp17.706.797.850) dari Rp17.773.971.000 yang ditargetkan. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi melebihi target yakni sebesar 103,77 persen (840.515.000) dari...

Padang, 11 Desember 2018. Meningkat dari tahun lalu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menerima Sertifikat Peringkat Dua Keterbukaan Informasi Publik Kategori Instansi Vertikal se- Sumatera Barat. Sertifikat tersebut diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Sumatera Barat Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kyriad Hotel Bumi Minang pada Selasa 11 Desember 2018. Sertifikat...

Padang–6 Desember 2018. Dalam rangka memberikan masukan kepada pimpinan terkait memasukkan aspek kinerja dalam pemeriksaan laporan keuangan, Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah BPK RI  melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari beberapa narasumber dan peserta pada Kamis 6 Desember 2018.  Acara dipandu oleh Kasubag Sekretariat Staf Ahli, Suprihatinah. Yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak...

Solok Selatan- Singgalang Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan, hingga saat ini baru Rp51,9 miliar atau 75,30 persen dari target yang ditetapkan pada 2018 sebesar Rp60 miliar. “Kami optimis target PAD sebesar Rp60 miliar bisa tercapai hingga akhir tahun, sebab pajak galian C serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) banyak yang belum disetorkan dan biasanya akan masuk akhir tahun,”...

Payakumbuh-Singgalang Bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarief menilai, ada beberapa kejanggalan dalam proyek pokir dewan. Berpotensi mirip uang ketok palu, praktik ini justru dinilai bertabrakan dengan tugas pokok kedewanan. Bahkan, agak lucu jika dewan yang tugasnya memang memperjuangkan aspirasi masyarakat malah meminta jatah dan keuntungan dibalik proyek tersebut. “Jadi kalau kita sekarang jadi...