BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
Jakarta, - Sasaran Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang semakin bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta beriorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) karena telah berhasil membangun Zona Integritas sebagai miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi.
Predikat ini diberikan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2018,...
Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Lebih Tepat Waktu
Padang,-- 9 Desember 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengadakan konsiyering penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2018. Mewakili Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat Sumbar I Indria Syzinia menyampaikan permohonan maaf Kepala Perwakilan yang tidak dapat membuka acara konsinyering ini, karena harus hadir ke Jakarta memenuhi...
Di Padang Pariaman Realisasi Investasi Capai Rp268,66 Miliar
Padang Pariaman-Singgalang
Realisasi investasi di kabupaten Padang Pariaman hingga Oktober 2018 mencapai Rp268,66 miliar atau 85,27 persen dari target.
“Sedangkan target realisasi investasi di Padang Pariaman pad tahun ini yaitu Rp315 miliar,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara di Parit Malintang, beberpa waktu lalu.
Ia mengatakan realisasi investasi yang dicapai tahun ini sudah termasuk...
Company Visit BEM KM Unand ke BPK : BPK Membuka Diri kepada Publik Khususnya Permintaan Knowledge Sharing
Padang, 23 November 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kedatangan rombongan Mahasiswa dari BEM KM Universitas Andalas. Kunjungan mahasiswa kali ini merupakan kegiatan Company Visit. Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, acara yang berlangsung selama tiga jam tersebut berlangsung sangat meriah.
Kunjungan ini berangkat dari keyakinan bahwa peran mahasiswa dinilai sangat penting dalam memberantas korupsi sedari dini...
Kasus Dugaan Korupsi RSJ Saanin Siap Disidangkan
Padang-Padang Ekspres
Tim Penyidik Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pembangunan turap rumah sakit jiwa (RSJ) HB Saanin Padang, pada tahun 2013 kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang untuk disidangkan. Sebagaimana diketahui, kasus tersebut menjerat enam orang tersangka yakni mantan Direktur RSJ, KS selaku Pengguna Anggaran (PA), E menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),...
Korpri Menjadi Salah Satu Pengikat dalam Persatuan dan Persaudaraan Nasional
Padang, 29 November 2018. Memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang ke 47, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera melaksanakan upacara peringatan HUT Korpri. Bertindak sebagai inspektur upacara Indria Syzinia Kepala Sub Auditorat Sumbar I.
“Selama 47 tahun, Korpri beserta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara telah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Korpri telah menjadi salah satu...
Sharing Session Perkuat Kerjasama BPK dengan APIP
Padang, 22 November 2018. Dalam era keterbukaan informasi publik saat ini, BPK dituntut semakin terbuka untuk memberikan informasi kepada publik dan stakeholders. Untuk itu BPK membuka diri terhadap permintaan knowledge transfer maupun sharing sessions. Hal ini juga merupakan bentuk penguatan peran pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah dari BPK.
Bertempat di Balai Basuo, BPK mengadakan sharing session dengan Inspektorat...
Target Retribusi IMB tak Tercapai
Hasil Monev Wabup, E- Planning Belum Efektif
Limapuluh Kota-Padang Ekspres
Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan memastikan sudah hampir selesai melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil monev yang dilakukan sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut, Ferizal Ridwan mendapat sejumlah dinamika dan problema yang perlu diselesaikan bersama.
“Iya, saya sudah hampir selesai...
Kurangi Defisit Anggaran, Belanja Daerah di APBD 2019 Turun Rp43,6 Miliar
Sawahlunto-Singgalang
Belanja daerah Sawahlunto di APBD 2019 turun sebesar Rp43,6 miliar untuk mengurangi tingginya defisit anggaran. Angka defisit ditekan hingga Rp39,4 miliar. Pemerintah kota semula mengajukan defisit anggaran di RAPBD 2019 Rp83,4 miliar.
“Tingginya defisit anggara sangat dipengaruhi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS),” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sawahlunto, Buyung Lapau kepada Singgalang,...
Inspektorat Pasaman Soal Dana Nagari Ganggo Hilia, Rp692 Juta Sudah Dikembalikan
Pasaman-Singgalang
Inspektorat Pasaman menyebutkan pada 2017 anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan pemerintah nagari mencapai Rp692 juta.
Sekretaris Inspektorat Pasaman, Fatrizon mengatakan, angka tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2017. “Setiap tahunnya, kami melakukan pemeriksaan reguler. Ada Silpa yang tidak tahu kemana realisasinya. Akhirnya kita klarifikasi. Semua dana itu pun akhirnya dikembalikan sekitar bulan Mei lalu,” katanya, Minggu (2/12).
Perihal...
Pembangunan Jalan Mangorut, Pemdes Madobag Alokasikan ADD
Mentawai-Pos Metro
Pemerintah Desa Madobag mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk betonisasi Jalan Dusun Mangorut Desa Madobag, Keccamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Mangorut merupakan dusun penghubung dari Muara Siberut menuju wilayah hulu Sarereiket di Madobag.
Jalan yang dibeton sepanjang 400 meter, yang sebelumnya berupa jalan tanah berlubang dan kadang becek saat hujan. Selain itu, sejumlah jembatan juga rusak karena baanjir yang...
Insentif Guru Honorer di Payakumbuh Naik
Payakumbuh-Haluan
Guru honorer di Kota Payakumbuh bisa bernafas lega. Pasalnya, Pemko Payakumbuh melalui dinas pendidikan akan menaikkan insentif guru honorer sekitar 65 persen mulai tahun depan.
“Insya Allah, mulai 2019 guru honorer dianggarkan menjadi Rp750 ribu rupiah per bulan, yang sebelumnya Rp450 ribu,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Agustion kepada wartawan, Selasa (27/11).
Agustion mengatakan, kenaikan ini dilakukan mengingat begitu minimnya kuota bagi...
Kabupaten/ Kota Diimbau Tingkatkan PAD
Padang- Singgalang
Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil. Rata-rata masih dibawah 10 persen dari total APBD masing-masing daerah.
Salah satunya Padang Pariaman yang memiliki PAD berkisar 5 persen dari total APBD nya. Sebagian besar kabupaten memiliki PAD yang juga hanya berkisar 5 persen. Untuk angka 10 persen dimiliki oleh kota.
“Sebenarnya jumlah ini...
Balai Diklat PKN Medan membuka kesempatan bagi Pemda Sumbar untuk mengikuti berbagai Diklat Keuangan Negara
Padang – Kamis, 22 November 2018, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyambut kehadiran para Pajabat Pemda di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka “Sosialisasi Kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Peran BPK dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah”. Salah satu agenda acara tersebut memaparkan bentuk peran BPK dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah. Pada kesempatan ini, Iwan Arief...
Dua Ranperda Inisiatif DPRD Agam Disetuju
Lubuk Basung-Singgalang
Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Agam telah dirampungkan. Tentu saja berhasilnya dua ranperda itu dirampungkan jadi perda tidak terlepas berkat kerja sama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Agam.
Kasubag Humas dan Protokol DPRD Agam Hasneril kepada Singgalang Minggu (25/11) menyebutkan dua Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Agam itudisetujui naik jadi Perda pada rapat paripurna Senin (19/11) di aula...
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat : LKPD yang disampaikan kepada BPK hendaknya benar-benar siap untuk diperiksa
Padang – Kamis, 22 November 2018, para Inspektur dan para Kepala Badan Keuangan Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat mendatangi Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memenuhi undangan “Sosialisasi Kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Peran BPK dalam Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah”.
Pada pembukaan acara, Pemut Aryo Wibowo, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan empat poin...
Siap Buka Biaya Perjalanan Dinas ke Publik
Komitmen Transparansi Wako Padang Panjang
Padang Panjang- Padang Ekspres
Walikota Padang Panjang Fadly Amran menyatakan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan yang dipimpinnya. Bahkan, dirinya siap mempublikasikan biaya perjalanan dinas hingga anggaran makan minum Pemko ke masyarakat.
“Saya akan pimpin langsung implementasi keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kota Padang Panjang,” ujar Fadly saat dialog Keterbukaan Informasi (KI) Sumbar di rumah...
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK wajib menggunakan SIPTL
Padang- 6 November 2018. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bersama Biro Teknologi Informasi (TI) BPK RI, melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL) kepada entitas di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. SIPTL adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa.
SIPTL...
PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2018, KOBARKAN TERUS SEMANGAT PAHLAWAN DI DADA
Padang, 12 November 2018. Peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara namun harus sarat makna, bukan hanya sebagai prosesi namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Kepala Perwakilan, Pemut Aryo Wibowo membacakan sambutan Menteri Sosial saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-73 Tahun 2018...
DPRD Padang Sudah Terima LHP dari BPK
Padang-Haluan
Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti menyatakan pihaknya telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terkait temuan empat anggota DPRD Padang yang diduga melakukan penyimpangan anggaran kelebihan dana tunjangan transportasi.
”LHP dari teman-teman BPK itu sudah kami terima. Saya sudah lihat. Jika memang sudah menjadi temuan BPK RI, saya meminta agar anggota dewan yang namanya disebut dalam temuan itu beritikad...