Padang-Haluan Ketua DPRD Padang Elly Thrisyanti mengaku pihaknya belum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terkait temuan empat anggota DPRD Padang yang diduga melakukan penyimpangan anggaran kelebihan dana tunjangan transportasi. “DPRD belum terima LHP itu. Soalnya kemarin kan masih LHP nota, harus dikembalikan dalam tenggat waktu 60 hari. Namun, itu kan sudah lewat waktunya,” kata Elly Thrisyanti kepada Haluan, Selasa...

Ini merupakan dana daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah. Ada juga yang sudah mencicil. Namun, ada juga yang hingga kini belum mengembalikan. Mungkin karena belum punya dana untuk menggantinya. Haluan-Padang Empat anggota DPRD Padang diharapkan dapat mengembalikan kelebihan dana tunjangan transportasi tahun 2017 dan 2018, yang dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sumbar sebagai bentuk peyimpangan anggaran. Permintaan itu direspon...

Hefrizal Handra menyebutkan, sejatinya apa dilakukan Pemprov Sumbar tersebut tidak melanggar aturan (sepanjang pemprov yang melakukan pemungutan). Pemprov berhak menarik upah pungut dari penerimaan pajak. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku untuk PBB-KB dan Pajak Rokok karena tidak ada upaya pemprov untuk memungut kedua pajak tersebut. PADANG-HALUAN  Berbagai komentar menggiringi temuan BPK terkait penarikan upah pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor...

Padang – Selasa, 6 November 2018, Sahabat BPK kembali mengadakan kegiatan knowledge sharing yang bertempat di Balai Basuo Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Forum Sahabat BPK kali ini tergolong unik karena disiarkan langsung oleh RRI Sumbar. Tema yang diangkat adalah “Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan BPK: Penanganan Risiko Hukum Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK” Acara dibuka oleh Zaini Arief Budiman,...

BPK memberikan rekomendasi agar ke depan tidak terjadi lagi pemungutan yang melanggar asas kepatutan. Sedangkan upah pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Rokok sebesar Rp11,4 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2016 yang telah ditarik Pemprov Sumbar , dinyatakan sebagai pemborosan keuangan daerah. PADANG-HALUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumbar menilai Pemprov Sumbar tidak memenuhi asas kepatutan dalam...

Sawahlunto-Singgalang Belanja Daerah Sawahlunto di RAPBD 2019 defisit sebesar RP86,4 miliar. Defisit terjadi karena besarnya belanja yang tidak berimbang dengan pendapatan daerah. Hal itu terungkap dalam pengantar nota keuangan RAPBD 2019 yang disampaikan Walikota Deri Asta pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sawahlunto Adi Ikhtibar, Senin (5/11) “Terbatas keuangan membiayai kebutuhan belanja dan masih didominasi penerimaan dari transfer pemerintah pusat karena rendah...

Batusangkar-Singgalang Sebanyak Rp1,121 triliun anggaran diplot Pemkab Tanah Datar dalam draft RAPBD 2019 mendatang. Anggaran sebanyak ini bakal dibahas bersama di DPRD setempat. Hal itu terkuak saat penyampaian Ranperda RAPBD yang diutarakan Bupati Irdinansyah Tarmizi dalam sidang paripurna DPRD, Senin (6/11). Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra bersama Wakilnya Irman dan Saidani. Dikatakan Irdinansyah, sampai saat ini ketergantungan fiskal pemkab kepada pemprov...

Padang, 1 November 2018. Auditor Utama Investigatif BPK RI I Nyoman Wara berkesempatan menjadi narasumber dalam acara “Seminar Nasional Peran Akuntan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” di Universitas Andalas pada Kamis, 1 November 2018. Acara tersebut diadakan dalam rangka memperingati  40 tahun jurusan akuntansi Universitas Andalas. Pada kesempatan tersebut I Nyoman Wara menyampaikan materi tentang Peran BPK dalam menciptakan Pemerintah...

Komisi II DPRD: Silakan Ajukan Revisi Perda Bukittinggi-Padang Ekspres Target sejumlah sasaran menjelang akhir tahun masih jauh dari target. Bahkan, capaiannya belum mencapai 60 persen. Hal ini dinilai imbas sejumlah persoalan, salah satunya peraturan daerah (perda) selaku regulasi yang mengaturnya dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Seperti Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak...

Padang, 31 Oktober 2018. Bertempat di Balai Basuo BPK Provinsi Sumatera Barat, BPK mengundang perwakilan dari mahasiswa Perguruan Tinggi di Kota Padang untuk hadir di BPK dalam rangka pembentukan Forum Sahabat BPK. Perwakilan mahasiswa yang hadir dari pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Universitas Bung Hatta, dan STIE KBP Padang. Forum Sahabat BPK...

Kejaksaan Negeri Bukittinggi saat ini sedang menangani kasus dugaan penyelewengan dana hibah senilai Rp 250 juta yang menyeret pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi masa bakti 2010-2013.Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Zulhadi Savitri Noor saat mengadakan press gathering di kantornya, Selasa (30/10/2018) Zulhadi menyebutkan, saat ini kasus itu telah memasuki tahapan penyidikan umum. Untuk mengungkap kasus ini, Kejaksaan Negeri Bukittinggi...

Padang, 29 Oktober 2018. Hari Sumpah Pemuda ke 90 kali ini mengambil tema”Bangun Pemuda Satukan Indonesia”. Tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara...

Hasil Pemeriksaan Tim BPK Sumbar Tanah Datar- Padang Ekspres Tim Pemeriksaan Kinerja Atas Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari BPK Perwakilan Sumatera Barat menemukan adanya regulasi dan mekanisme yang belum memadai tentang pembinaan, pengawasan serta efektifitas pembinaan OPD terhadap pemerintahan nagari. “Dalam melaksanakan tugas sebulan ini, kita menemukan regulasi dan mekanisme yang belum memadai tentang pembinaan,...

Kasus Dugaan Penyelewengan Bantuan Rp250 Juta ke KNPI Bukittinggi- Padang Ekspres Kasus dugaan penyelewengan dana hibah seniali Rp250 juta yang menyeret pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi periode 2010-2013, telah memasuki tahapan penyidikan umum. Untuk mengungkap kasus ini, Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah memeriksa sebanyak 17 orang saksi. “Tiga bulan lalu ada laporan dari masyarakat. Maka, kami buat tim khusus. Penyelidikan...

Padang, 30 Oktober 2018,  BPK Sumbar bekerjasama dengan Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Pusat menyelenggarakan kegiatan assessment jaringan internet dan sosialisasi SiPTL kepada pemeriksa BPK Sumbar. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka persiapan  Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK menggunakan Aplikasi SiPTL. Bertindak sebagai narasumber Muh. Khamim S.E., M.Ak., Ak., CPA Kepala Bagian Operasional TI dan Nuril Qomar...

Aua Malintang- Singgalang Di samping melakukan pembangunan fisik lewat Anggaran dana Desa (ADD), Pemerintahan Nagari (Pemnag) III Koto Aua Malintang, Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan pembangunan non fisik, yakni yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari). Walinagari III Koto Aua Malintang, H. Azwar Mardin kepada Singgalang menyebutkan total anggaran untuk pemberdayaan itu tahun...

Pelayanan permintaan informasi publik melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) adalah salah satu tugas Humas dan TU di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Pelayanan berupa pemberian informasi baik data LHP maupun data lainnya kepada mahasiswa, LSM, dan stakeholder lainnya. Dari hasil pelayanan ini, Humas dan TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, memperoleh data tingkat kepuasan pelayanan PIK dengan menyebarkan...

Pasaman-Singgalang Kasus korupsi yang menyeret salah seorang mantan walinagari di Pasaman akhirnya berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menetapkan empat tahun penjara atas terdakwa Kamisur Hadi (43), mantan Walinagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol. Kamisur terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Kredit Mikro Nagari (KMN) tahun 2009 lalu. Terjadinya dugaan korupsi KMN ini berawal saat tahun 2009 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset...